Implementasi Strategi Komunikasi Kesehatan dalam Meyakinkan Masyarakat untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Barito Kuala

Abstract

Peningkatan virus covi19 terus meningkat dalam kurun waktu terakhir ini, dan kita lakukan sinergitas semua elemen bangsa dalam menekan laju penambahan kasus positif Covid-19. vaksinasi segera dilakukan kepada seluruh warga masyarakat, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan telah menyusun langkah-langkah terkait pelaksanaan vaksinasi tersebut. Beberapa media konvensional yang bisa dipergunakan dalam rangka komunikasi vaksinasi Covid-19 yakni melalui TV nasional, radio dan media cetak. Vaksinasi akan meningkatkan imunitas/daya tahan tubuh pada orang dan masyarakat. Yang akhirnya akan memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat. Tapi dengan tetap disiplin menerapkan pencegahan Covid-19 melalui 3M yaitu terus menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Diplomasi pemenuhan kebutuhan vaksin Covid-19 terus dilakukan untuk meyakinkan dan mengamankan vaksin tersebut dengan kerjasama antar negara dan badan Internasional, Bilateral maupun Multilateral. Kemudian, Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan peraturan yang tidak hanya sekedar tertib namun akuntabel terhadap Sumber Daya Manusia (SDM), administrasi, logistik, jaringan fasyankes dan sistem monev untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Perlindungan terhadap tenaga kesehatan menjadi hal yang perlu diperhatikan. Meskipun vaksinasi saat ini sudah dilaksanakan, seluruh masyarakat maupun tenaga kesehatan tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Diimbau kepada masyarakat, khususnya warga Barito Kuala untuk melakukan vaksin Covid-19, demi kesehatan kita bersama, bahwasannya vaksin itu aman, vaksinasi diberikan untuk mayoritas masyarakat.

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program Vaksinasi COVID-19 oleh Lembaga Pemerintah di Desa Latukan kec. Karanggeneng kab. Lamongan

“…Diplomasi pemenuhan kebutuhan vaksin COVID-19 dilakukan untuk menyakinkan dan mengamankan vaksin melalui kerjasama antar Negara dan badan internasional, bilateral maupun multirateral. Kementerian Kesehatan juga telah menyiapkan peraturan yang tidak hanya sekedar tertib namun akuntabel terhadap Sumber Daya Manusia (SDM), administrasi, logistik, jaringan fasyankes dan sistem monev demi terlaksananya vaksinasi (Sukmana, Iyansyah, Wijaya, & Kurniawati, 2021). Vaksinasi dapat dilaksanakan setelah surat izin penggunaan darurat Emergency Use Authorization (EUA) terbit dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).…”

“…Berdasarkan hasil survey pada akhir tahun 2020 Kemenkes RI bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) mengenai lebih dari 115.000 respon masyarakat dari 34 provinsi terkait rencana vaksinasi COVID-19 menyatakan bahwa 64,8% bersedia divaksinasi, 7,6% menolak dan 27,6% masih raguragu (Akbar, 2020). Namun pada bulan Desember 2020 diketahui bahwa angka penerima vaksin COVID-19 turun menjadi 30% (Sukmana et al, 2021). Kesediaan vaksinasi oleh masyarakat pada penelitian (Febriyanti et al, 2021) disurabaya menyebutkan bahwa respon warga terhadap vaksin COVID-19 dengan menggunakan data tersebut diambil dari adanya kuisioner.…”

“…Hal ini pula dipengaruhi ketidakpercayaan terhadap vaksin sebab tingkat kesadaran yang rendah dan merebaknya informasi salah (Reiter, Pennell, & Katz, 17% 83% Dosis Pertama yang sudah vaksin yang belum vaksin 2020). Menurut (Sukmana et al, 2021) salah satu alasan masyarakat sehingga menjadi ragu untuk melakukan vaksinasi adalah ketidakpercayaan COVID-19 itu ada, sehingga melakukan vaksinasi dianggap tidak perlu. (Puteri et al, 2021) mengatakan kecemasan masyarakat juga mempengaruhi stabilitas emosional untuk menerima informasi yang lebih baik.…”

Sosialisasi Dan Vaksinasi Covid 19 Sebagai Upaya Menghentikan Laju Penularan Covid 19 Dikampus Akbp Padang

“…Hal ini terjadi karena terdapat berita keliru yang menyebar dikalangan masyarakat mengenai kehalallan vaksinasi, seperti, isi yang terkandung dalam vaksin, daya guna serta terjaminnya vaksin, dan lain sebagainya. Padahal pemerintah telah memastikan hanya akan menyediakan vaksin yang sudah terjamin melalui uji klinis yang telah ditetapkan WHO (Sukmana, et al, 2021). Tujuan vaksinasi Covid-19 untuk menjaga imun tubuh perorangan agar mampu mengenali dan melawan antigen (dalam hal ini bisa berupa bakteri, virus, atau parasit) penyebab infeksi, dengan cepat.…”

Hubungan antara Tingkat Pengetahuan dengan Kesediaan Vaksinasi Covid-19 pada Masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara

“…Selain itu tindakan pemerintah yang langsung menerapkan vaksinasi ini terkesan tergesah-gesah yang belum ada pembuktian yang valid mengenai kegunaan vaksin COVID-19. Selain itu, terkesan juga bahwa pemerintah ada niatan untuk mencari keuntungan ekonomi dengan adanya program vaksinasi ini [15]. Oleh karena itu perlu adanya penyelenggaraan sosialisasi mengenai vaksin COVID-19 agar memberikan pengetahuan pada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting.…”