2014
DOI: 10.24090/mnh.v8i2.410
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Kajian al-Ahwal al-Syakhsiyyah dengan Pendekatan Maqasid al-Syari'ah

Abstract: penggunaan analisis dampak hukum (an-naz} ar fi> al-ma'a> la> t) dalam upaya penggalian maqa> s} id asy-syari> 'ah. Penerapan metode ini bisa dilihat dalam kasus penentuan hukum pernikahan dengan ahli kitab, persaksian dalam talak, dan wasiat wajib.Kata kunci: al-Ah} wa> l al-Syakhs} iyyah, maqa> s} id al-syari> 'ah, hukum keluarga, perkawinan, wasiat wajib AbstractTo date, the study of Islamic personal laws is often merely based on the provisions taken from the books of fiqh, so it is examined without philoso… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

0
4
0
3

Year Published

2019
2019
2024
2024

Publication Types

Select...
5

Relationship

0
5

Authors

Journals

citations
Cited by 5 publications
(7 citation statements)
references
References 0 publications
0
4
0
3
Order By: Relevance
“…The priority of the APBD is to achieve equalization of regional financial performance and to meet regional budget needs related to the government and development in carrying out public services. The following table describes the APBA expenditures from the maqāṣid al-sharī'ah perspective: 32 30 Handayani, "Mempertimbangkan Tingkat Maqasid Asy-Syahri'ah Dalam Penetuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi Terhadap APBN 2008-2013.Pdf," n.d. 31 Ana and Sonia, "Analisis Anggaran Belanja Negara Perspektif Maqāṣid al-sharī'ah (APBN Tahun 2019-2022)." 32 Handayani, "Mempertimbangkan Tingkat Maqasid Asy-Syahri'ah Dalam Penetuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi Terhadap APBN 2008-2013.Pdf."…”
Section: Apba From the Maqāṣid Al-sharī'ah Perspectivementioning
confidence: 99%
“…The priority of the APBD is to achieve equalization of regional financial performance and to meet regional budget needs related to the government and development in carrying out public services. The following table describes the APBA expenditures from the maqāṣid al-sharī'ah perspective: 32 30 Handayani, "Mempertimbangkan Tingkat Maqasid Asy-Syahri'ah Dalam Penetuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi Terhadap APBN 2008-2013.Pdf," n.d. 31 Ana and Sonia, "Analisis Anggaran Belanja Negara Perspektif Maqāṣid al-sharī'ah (APBN Tahun 2019-2022)." 32 Handayani, "Mempertimbangkan Tingkat Maqasid Asy-Syahri'ah Dalam Penetuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi Terhadap APBN 2008-2013.Pdf."…”
Section: Apba From the Maqāṣid Al-sharī'ah Perspectivementioning
confidence: 99%
“…Wacana korelatif antara laki-laki dan perempuan dengan berbagai sudut pandang, merupakan fakta yang seharusnya dan memang sewajarnya dilakukan karena keduanya berperan sebagai bentuk keseimbangan terdekat dari makna penciptaan yang dihadirkan dan dibenarkan. Oleh karena itu perlu adanya satu titik awal untuk mulai melakukan reformasi dan interpretasi yang melahirkan suatu ketimpangan peran-peran perempuan yang terdiskriminasikan baik oleh interpretator itu sendiri maupun budaya masyarakat yang bergulir (Maula, 2014). Merespon kecenderungan tersebut, Asghar Ali Engineer dianggap penting bagi kaum muslimin untuk menyuarakan pembebebasan perempuan dari hegemoni laki-laki.…”
Section: Yunclassified
“…Al-Qur'an juga memberikan tempat yang sangat terhormat bagi seluruh manusia, yang mencakup laki-laki dan perempuan. Hal ini disandarkan pada ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa status keagamaan perempuan sebagaimana status sosial mereka, sama tingginya dengan laki-laki (Engineer, 1994 Tulisan ini berupaya untuk mendekonstruksi anggapan yang meyakini lakilaki sebagai komunitas dominasi yang melanggengkan model kehidupan patriarkhi di masyarakat, terutama dalam lingkungan masyarakat muslim, Karena Al-Qur'an cukup jelas memberikan peran dan status yang sama antara laki-laki dan perempuan (Maula, 2014). Oleh karena itu perlu adanya pembongkaran aspek teologis, agar perbincangan reinterpretasi teks-teks keagamaan harus dilakukan.…”
Section: Yunclassified
“…One of the principles of Islamic jurisprudence that can legitimize the social actions of Muslims in providing support to candidates, who carry an Islamic vision and mission and political promises, said: ‫واﺟﺐ‬ ‫ﻓﻬﻮ‬ ‫ﺑﻪ‬ ‫اﻻ‬ ‫ﻮاﺟﺐ‬ ‫ا‬ ‫ﻳﺘﻢ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻣﺎ‬ Mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājib (An obligation that is not perfect except through a certain thing, the thing becomes (also) obligatory) (Maula, 2014).…”
Section: ‫ار‬ ‫وﻻ‬ ‫ر‬ ‫ﻻ‬mentioning
confidence: 99%