Kajian Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana

Abstract

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi peneriman dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengelolaan sistem keuangan daerah yang baik harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, pengelolaan harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabel, efektif dan efesien serta berorientasi sasaran dan kemanfaatan. Penelitian ini melakukan pengkajiaan/telaah tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 sampai tahun 2019 untuk mengidentifikasi kecukupan pengungkapan LKPD tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kriteria pemenuhan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh pemeriksa/auditor. Temuan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kondisi riil LKPD masih banyak harus diperbaiki, semestinya dalam pemberian opini oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali maksimal pada kriteria Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga sangat kurang relevan diberikan opini WTP. Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Implementation of Online System for Hotel and Restaurant Tax in Belu Regency

“…Both of these issues are narrowed down to the point of taxpayer resources. • (Wibawa and Antarini [22]) said that only some regions had implemented onlinebased information technology due to aspects of human resources, budget availability, and technician readiness, such as infrastructure and internet networks. • (Tyokwe and Naicker [23]) ineffectiveness occurs due to a lack of skill development programs, inadequate training for employees, unbalanced distribution of incentives, and lack of motivation.…”

Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah Berdasarkan Hasil Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

“…Penelitian yang dilakukan Wibawa et al (2021) menunjukkan unsur-unsur dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah nilainya cenderung minim karena kondisi nyatanya secara umum belum memenuhi standar hukum material, meskipun secara persyaratan formil kabupaten tersebut telah terpenuhi. Dalam mengevaluasi tata kelola keuangan daerah, beberapa penelitian yang dilakukan oleh Rondonuwu et al (2015), Trianto (2016, dan Yakub et al (2022) menggunakan efisiensi dan efektivitas dalam menilai tata kelola keuangan daerahnya, yang hal tersebut menyatakan kondisi keuangan daerah secara kuantitatif.…”

Local government innovation towards good governance through public service malls

“…One way to improve the quality of service for the public is the existence of the Public Service Mall (MPP) which is expected to be able to improve quality through integration and merger of all types of servants in an integrated manner in one place or service into one door. Public Service Mall aims to provide speed, convenience, reach, comfort, and safety of services in Indonesia (Wibawa & Antarini, 2020).…”

“…The government needs to emphasize stakeholder engagement and recommendations to improve professionalism, integrity, and ethical values in the government apparatus, strengthen civil society participation, and develop a public service system that embodies the cultural value of openness to good governance (Miranda & Lerner, 1995;Wibawa & Antarini, 2020). The importance of the government's commitment to the scope of services, as well as efforts to realize good governance in Indonesia, along with the elements, principles, and implementation of public services and good governance in Indonesia (Dema et al, 2021;Engkus et al, 2021).…”