Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi peneriman dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengelolaan sistem keuangan daerah yang baik harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, pengelolaan harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabel, efektif dan efesien serta berorientasi sasaran dan kemanfaatan. Penelitian ini melakukan pengkajiaan/telaah tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 sampai tahun 2019 untuk mengidentifikasi kecukupan pengungkapan LKPD tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kriteria pemenuhan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh pemeriksa/auditor. Temuan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kondisi riil LKPD masih banyak harus diperbaiki, semestinya dalam pemberian opini oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali maksimal pada kriteria Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga sangat kurang relevan diberikan opini WTP. Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, jumlah timbulan atau dengan kata lain volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan di Bali terus meningkat setiap tahunnya. Klungkung menempati posisi kedua dengan timbunan sampah mencapai 2.893 meter kubik per hari. Overload kapasitas sampah yang terjadi diberbagai daerah di Bali termasuk diantaranya Kabupaten Klungkung ini dijadikan peluang bagi Bupati Klungkung dalam menghasilkan sebuah inovasi pengelolaan sampah di Kabupaten Klungkung. Inovasi tersebut dinamakan sebagai Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS). Inovasi yang diinisiasi oleh Bupati Klungkung ini menjadi satu-satunya inovasi pengelolaan sampah pemerintah daerah di Provinsi Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan menyebarkan kuisioner oleh responden sebanyak 98 orang dan wawancara di lapangan terhadap informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan-laporan, artikel ilmiah atau penelitian sejenis yang berhubungan dengan Program Tempat Olah Sampah Setempat (TOSS). Berdasarkan hasil analisis variabel Respon Masyarakat Terhadap Program Tempat Olah Sampah Setempat (Toss) Di Desa Gunaksa, keinginan untuk bertindak/berpartisipasi aktif masyarakat dalam program TOSS masih kurang baik.

Agricultural land conversion is one of the phenomena of changing agricultural land become non-agricultural as a result of development carried out by the government, private and public that alone. Destination in study this is identify factors that influence land use change in Province Bali. This study uses a quantitative approach using analytical tools panel data regression which is a combination of time series or time series data and cross section data. The results showed that The occurrence of conversion of paddy fields in regencies/cities in Bali Province is influenced by by total population, GDP per Capita and share Agriculture to GRDP. It turns out development total population whose influence significant with level real 95% (? = 5%), moderate which other non-significant .

No abstract