Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi peneriman dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengelolaan sistem keuangan daerah yang baik harus sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, pengelolaan harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabel, efektif dan efesien serta berorientasi sasaran dan kemanfaatan. Penelitian ini melakukan pengkajiaan/telaah tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015 sampai tahun 2019 untuk mengidentifikasi kecukupan pengungkapan LKPD tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kriteria pemenuhan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh pemeriksa/auditor. Temuan Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kondisi riil LKPD masih banyak harus diperbaiki, semestinya dalam pemberian opini oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali maksimal pada kriteria Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sehingga sangat kurang relevan diberikan opini WTP. Hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana.

No abstract

The development of information and communication technology has become a global trend today,including the digitalization of the government sector, which is better known as electronic government(E-Government) or Electronic-Based Government Systems (SPBE). SPBE developmentby a governmentinstitution aims to improve information and service connectivity quickly and efficiently, not only betweeninstitutions but also with the public as users of public services. The year 2022 is the beginningimplementation of SAKTI Full Module namely the Institutional Level Financial Application System forthe APBN Management Work Unit, with integrated database, including including the Financial andDevelopment Supervisory Board (BPKP). This study seeks to examine the application of SAKTI inmanaging state finances, and to find out whether system quality,information quality, and service qualitysupport user satisfaction, individual performance, and provide benefits to the organization. This studyused a qualitative method, by conducting interviewswith employees, focus group discussion,literaturestudy and document review, and observing the implementation of SAKTI for the 2022 fiscal year at theBali Province BPKP Representative Office.The results showed that system quality, information quality,and service quality very well support state financial management from the budgeting stage, budgetexecution, to financial reporting. Thesuggestions given included improving SAKTI's performance suchas updating application features, validation mechanisms, increasing SAKTI's server capacity andincreasing the competence of financial managers through integrated training.