Kajian yuridis pemberian insentif pajak penghasilan pada masa pandemi Covid-19

Abstract

Presiden Negara Republik Indonesia telah menetapkan secara resmi bahwa pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam.Penetapan tersebut dinyatakan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020.Pada saat pandemi ini para wajib pajak berhak untuk mendapatkan haknya karena telah ikut dalam memberikan sumbangan untuk penanggulangan covid-19.Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah kajian yuridis terhadap pemungutan pajak penghasilan (PPh) badan kepada wajib pajak pada masa pandemi covid-19. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, dan hasil dari analisis terhadap permasalahan ini adalah Pemerintah pusat lebih cermat dalam mempermudah wajib pajak badan khususnya yang telah beritikad baik dalam menyumbang untuk kepentingan penanggulangan pandemi covid-19 yaitu dengan pemberian insentif pajak dimana insentif pajak tersebut berupa pengurangan besaran pajak penghasilan terhadap wajib pajak berupa badan. Asas-asas dalam sistem perpajakan nasional harus direpresentasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah, bahwa pemungutan pajak pada akhirnya mencerminkan penguatan ketahanan ekonomi nasional serta membantu dalam percepatan pembangunan nasional, Pemerintah dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Ius Constituendum Pengaturan Terhadap Oknum Wajib Pajak Yang Tidak Melakukan Kewajiban Membayar Pajak Di Kota Depok

“…Fungsi stabilitas, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang memiliki hubungan dengan proses stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan (Muhammad Hikmah, 2018). Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi redistribusi pendapat, pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai seluruh kepentingan umum, termasuk membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat (Sariwati, 2021).…”

Faktor - Faktor yang Mempengaruhi perilaku Wajib Pajak Menggunakan E-filling Dengan Pendekatan Metode UTAUT

“…Pembagian beban pajak kepada negara didasarkan pada "kepentingan" atau "perlindungan" masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar "kepentingan" seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar (Sariwati, 2021)…”

“…Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baktinya kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak (Sariwati, 2021)…”

“…Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak merupakan mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, misal kesejahteraan (Sariwati, 2021) Wajib Pajak Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Direktorat Jendral Pajak, 2020).…”

Evaluation of the Utilization of Tax Incentive Policies during the Covid-19 Pandemic in the Framework of National Economic Recovery

“…The government is still trying to achieve tax revenue targets by revising tax incentives by 2020. The government needs state revenue through taxes to help in handling the covid-19 outbreak and on the other hand the government also wants to relieve people who are experiencing economic difficulty due to this outbreak (Sariwati, 2021;Wantasen et al, 2021).…”