Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa

Abstract

AbstrakPancasila dipergunakan dalam pembentukan hukum atau menjadi tonggak utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang memanusiakan manusia yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlunya pengertian dari keadilan Pancasila guna memberikan kesamaan persepsi tentang keadilan yang akan menjadi dasar terbentuknya hukum yang baik. Rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian normative tentang hukum positif yang menitik beratkan pada analisis norma perundang-undangan, yang pada dasarnya bersifat preskriptif yaitu ketentuan-ketentuan dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan logika Deduksi. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan, prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai mahkluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia, prinsip keadilan Pancasila menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing, dan prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya. Kata kunci: keadilan, Pancasila, filosofi A. PendahuluanKeadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga dapat disepakati. Persoalannya adalah bentuk keadilan tidak sejalan dengan pemahaman dan penilaian tentang keadilan. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Keadilan merupakan dambaan bagi manusia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak, yang terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan kehidupan, manusia merupakan mahkluk sosial yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk diwujudkan karena keadilan adalah milik Tuhan Yang maha Esa.Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia mempunyai banyak suku bangsa, ras dan agama. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh bangsa yang majemuk seperti yang terjadi di Indonesia, karena definisi dari adil banyak ditafsirkan berbeda antara penafsiran oleh suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Akan tetapi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dengan banyaknya budaya yang dapat memunculkan aturan-aturan hukum adat, kearifan lokal, dan kebiasaan yang menjadi pedoman atau landasan bagi terwujudnya keadilan.

Nilai-Nilai Pancasila dan Dinamika Etika Politik Indonesia

“…Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia juga telah tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 4 yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat diartikan sebagai satu kesatuan pandangan, keyakinan, cita cita, serta mutu-mutu bangsa Indonesia yang mesti diterapkan di setiap aspek kehidupan (Febriansyah, 2017).…”

Reinterpretasi Riqab Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Dalam Hukum Zakat

“…Jadi yang sangat esensial menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan perempuan untuk menjadi PSK adalah sistem rekrutmen yang menggunakan unsur penipuan, bujukan, hingga ke tindak pemaksaan dan kekerasan (Suryandaru, 2001). Beberapa jenis ekploitasi seks komersial adalah eksploitasi seks komersial yang terorganisir oleh mucikari, eksploitasi perempuan oleh rentenir, eksploitasi ekonomi perempuan oleh pasangan hidup, eksploitasi ekonomi perempuan oleh keluarga, eksploitasi perempuan pada tubuh (Chusaini, 2019 (Febriansyah, 2017).…”

“…Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya, kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya (Febriansyah, 2017).…”

Reconstruction of Castration Sanction Formulation in The Perspective of Indonesian Criminal Law Renewal

“…19. (No.2): 402-422 | DOI: 10.20884/1.jdh.2019.19.2.2469 able to provide the value of justice in in the perpetrators' awareness by humanizing humans as well as the embodiment of Pancasila Justice (Febriansyah, 2017).…”

“…The castration sanctions need to be given space in the positive law of Indonesia in the future, but it is must be in a sanction special and action alternative. It must be considered given the justice of Pancasila that emphasizes human rights and gives equal rights in obtaining justice (Febriansyah, 2017). As a result, it works to see the convicts as social beings that still have the right and obligation without avoiding their obligations to suffer as a consequence of the crimes done.…”