Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan

Abstract

Tujuan artikel ini untuk mengetahui reformasi kebijakan pengaturan perkawinan dan perubahan batasan minimal umur perkawinan di Indonesia. Penelitian ini merupakan doktrinal, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang mendasarkan pada pendekatan perundang-undangan dengan menggunakan analisis deskritif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan adanya reformasi atau perubahan terkait pengaturan perkawinan di Indonesia, melalui perubahan UU Perkawinan tahun 1974 menjadi UU Perkawinan tahunn 2019. Subtansi perubahan UU Perkawinan ini berfokus pada perubahan batasan minimal umur perkawinan umur untuk perempuan menjadi 19 tahun. Karena pengaturan batasan umur sebelumnya (16 tahun) tidak sejalan dengan ketentuan yang ada dalam UU Perlindungan Anak yang menyatakan anak adalah seseorang yang berusia belum 18 tahun. Selain itu adanya fakta bahwa perempuan yang menikah diusia 16 tahun lebih rentan mengalamin gaguan kesehatan serta mental. Perubahan ini juga merupakan uapaya pemenuhan hak dasar anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, haka kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial anak yang sulit terpenuhi akibat pernikahan di usia dini.

Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Seksual Melalui Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Nasional Di Indonesia

“…Anak yang masuk dalam kelompok rentan dengan kondisi fisik, mental dan soaial yang lemah selalu dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dalam meraih keuntungan. Anak sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan hubungan serta komunikasi dengan orang lain sehingga menjadi manusia yang utuh untuk dirinya (Lasmadi, Wahyuningrum, & Disemadi, 2020;Windari, 2019). Melalui hubungan dan komunikasi dengan orang lain, seperti (orangtua, anggota keluarga, kawan sebaya, guru, masyarakat, dan sebagainya) sehingga anak bisa berkembang dengan baik dalam mencapai proses pendewasaannya (Arliman.S, 2016;Nurjanah, 2018).…”

“…Sementara, pernikahan siri yang sah berdasarkan syariat islam, namun tidak tercatat pada kantor pencatatan Negara. Adanya 2 (dua) hukum yang perlu dikaji secara berbeda (Lasmadi et al, 2020) (Lasmadi et al, 2020).…”

“…Pemerintah melalui progam KeluargaBerencana (KB) dengan meningkatkan batas umur pernikahan menjadi usia 20 tahun bagi perempuan, pertimbangannya bahwa kehamilan pada perempuan yang berada di bawah usia 20 tahun adalah kehamilan yang mempunyai resiko yang cukup tinggi, maka dari itu sebaiknya harus dihindari (Lasmadi et al, 2020). Pihakpihak yang terlibat pernikahan usia dini dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga menyebabkan orang lebih memilih untuk sementara tidak menikah.…”

“…Hukum ini meliputi para pihak seperti masyarakat Indonesia, pemeritntah dan aparaturnya. UU Perkawinan sudah mengakomodir secara maksimal nilai-nilai pernikahan yang dihayati oleh masayarakat Indonesia, akan tetapi ada pihak yang juga mengakomodir ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan masayarkat yang berkaitan dengan pernikahan (Lasmadi et al, 2020;Rhogust, 2019).…”

“…Ditemukan juga adanya pembatasan yang mengadung arti bahwa calon suami istri diharusakan matang baik jiwa dan raganya dalam melangsungkan pernikahan (Lasmadi et al, 2020 (Arliman.S, 2016;Novika, Disemadi, & Rochaeti, 2020). Sementara pengontrolan yang maksimal bagi anak baik secara pribadi dan bagian dari masyarakat, butuh dilaksanakan.…”