Kedudukan Kreditur Terhadap Jaminan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi Akibat Perceraian

Rosita, Kadek Dian; Tanaya, Putu Edgar

doi:10.24843/ac.2021.v06.i01.p07

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 2 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Benda jaminan tersebut diharapkan dapat mudah untuk dijual ataupun digantikan dengan uang agar kelak apabila debitur tidak dapat menutupi seluruh hutangnya, benda jaminan tersebut dapat menutup seluruh hutang debitur terhadap kreditur. Bank atau lembaga lainnya biasanya meminta jaminan dalam bentuk, pertama, jaminan kebendaan, kedua jaminan perorangan atau penanggungan dan ketiga memberikan kedudukan istimewa terhadap kreditur guna mampu lebih dulu mengambil hutang dengan tak menghiraukan kreditur yang lainnya (Rosita & Tanaya, 2021).…”

Section: Objek Sengketa Harta Bersama Yang Diagunkanunclassified

Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang

Fitnawati WN,

Romdoni,

Nurdiansyah

2023

yustitiabelen

View full text Add to dashboard Cite

Akibat dari sebuah perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin pasangan suami istri. Pasca perceraian ini akan menimbulkan akibat hukum lainnya, yaitu pembagian harta bersama yang diperoleh selama dilangsungkannya perkawinan. Seperti pada perkara nomor 584/Pdt.G/2022 /PA.Srg Penggugat mengajukan gugatan atas harta bersama kepada Pengadilan Agama Serang namun objek yang disengketakan masih menjadi agunan di salah satu perbankan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian gugatan harata bersama yang berstatus agunan di Pengadilan Agama Serang. Tulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan putusan pengadilan, data yang digunakan adalah data sekunder karena menggunakan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan harta bersama, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Serang dalam perkara nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Srg menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), padahal jika merujuk UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti mengharuskan majelis hakim Pengadilan Serang menggali keadilan yang sesungguhnya dalam perkara a quo demi memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

show abstract

Section: Objek Sengketa Harta Bersama Yang Diagunkanunclassified

Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang

Fitnawati WN,

Romdoni,

Nurdiansyah

2023

yustitiabelen

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Hukum Harta Perkawinan memiliki kedudukan yang penting didalam kehidupan berkeluarga bahkan pada saat perkawinan tersebut masih berlangsung. Pengaturan hukum mengenai harta benda didalam perkawinan telah diatur didalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan (Rosita & Tanaya, 2021).…”

unclassified

Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Perjanjian Kredit Bank

Rissandjani¹,

Budiartha

Ujianti

2022

JKH

View full text Add to dashboard Cite

Social beings are part of domestic development, so is the need for investment. It's almost unbelievable an event if there is no credit agency. In the case of an engagement by a third party, it is stated that a credit agreement with collateral for joint assets carried out by a husband or wife must obtain the spouse's permission by means of participation during the ratification of the engagement. However, a conflict will arise if legal steps are carried out involving joint property without the permission of one of the partners, so it is not in sync with the applicable process. The purposes of this study are to analyze the validity of the use of joint assets as collateral without the consent of the husband or wife, the legal consequences of guaranteeing joint assets in a bank credit agreement without the consent of the husband or wife and legal settlement due to the guarantee of joint assets without the permission of the husband or wife. This type of research is normative legal research with a case and conceptual approach. Legal sources are primary and secondary legal sources, while data collection techniques are carried out by examining existing library materials which are then analyzed systematically. In this study, it was found that when carrying out a credit agreement by insuring joint assets, it must be recognized by both parties between the wife and husband and if it violates the subjective conditions, it can be canceled

show abstract

Kedudukan Kreditur Terhadap Jaminan Atas Harta Bersama Yang Belum Dibagi Akibat Perceraian

Cited by 2 publications

References 2 publications

Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang

Harta Bersama: Sebuah Penyelesaian Objek Sengketa Yang Berstatus Agunan Di Pengadilan Agama Serang

Harta Bersama Sebagai Objek Jaminan Perjanjian Kredit Bank

Contact Info

Product

Resources

About