2019
DOI: 10.30821/miqot.v42i2.542
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia

Abstract: <p><strong>Abstrak:</strong> Aceh justru telah melahirkan sebuah KUHP versi Aceh yang lumrah disebut Qanun Jinayat Aceh pada 2014 silam, di tengah pembicaraan tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Nasional. Sebagai bagian dari wilayah Indonesia, keadaan demikian menimbulkan polemik terjadinya perbedaan (dualisme) hukum antara Aceh dan wilayah lain di Indonesia dalam menanggulangi kejahatan. Dinamika pemidanaan itulah yang menjadi fokus dalam artikel ini. Penelitian ini me… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

0
6
0
5

Year Published

2020
2020
2022
2022

Publication Types

Select...
7

Relationship

0
7

Authors

Journals

citations
Cited by 12 publications
(11 citation statements)
references
References 1 publication
0
6
0
5
Order By: Relevance
“…Hukum agraria yang lama harus digunakan, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada kebijakan baru dan menggunakan interpretasi yang berbeda dari yang baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila" (Koeswahyono & Maharani, 2022). Aturan peralihan UUD 1945, yang mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda masih dapat ditegakkan selama pemerintah belum mampu menghasilkan undang-undang baru yang sesuai dengan semangat kemerdekaan (Nurdin, 2018).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…Hukum agraria yang lama harus digunakan, tetapi pelaksanaannya didasarkan pada kebijakan baru dan menggunakan interpretasi yang berbeda dari yang baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila" (Koeswahyono & Maharani, 2022). Aturan peralihan UUD 1945, yang mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda masih dapat ditegakkan selama pemerintah belum mampu menghasilkan undang-undang baru yang sesuai dengan semangat kemerdekaan (Nurdin, 2018).…”
Section: Pendahuluanunclassified
“…At the same time, criminal reorientation in Aceh can become an integral part and even strengthen the Indonesian legal system. 41 An expert in the field of Islamic law, 42 severe sanctions in Islamic legal penalties related to adultery protect human rights and also provide priorities to ensure human obligations are prioritized. This means that every human should have an obligation to maintain public order.…”
Section: Spirit Of Adultery Punishment In Islam As a Solution To Reform Indonesian Criminal Lawmentioning
confidence: 99%
“…Hal ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan Syariat Islam yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Masyithah, 2018). Tujuan mendidik bagi pelaku pelanggaran bukan untuk balas dendam tetapi untuk memperbaiki diri (Nurdin, 2018). Responden menyebutkan bahwa kenyataan lapangan maupun penelitian menjelaskan bahwa masyarakat setempat mendapat pembelajaran dari pelaksanaan hukuman cambuk sehingga mereka enggan melakukan pelanggaran Syariat Islam.…”
Section: Diskusiunclassified