Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Produk Pangan

Abstract

Halal certificate is a written fatwa MUI that states halal food products in accordance with Islamic law, aims to provide legal assurance to consumers. However, the existing regulations are still perceived sectoral, partial, inconsistent and not systemic. Moreover, the most fundamental thing is the halal certification is not an obligation (mandatory) for businesses but it is voluntary. Consequently, halal certification and halal label do not have strong legal legitimacy which results in legal uncertainty of halal food products. In regard to this, the draft of Law on Halal Product Guarantee that is still stalled in the House should be soon stipulated and MUI should be given the authority to issue halal certification and perform it through the Fatwa Commission LPPOM. In addition, the government serves as a regulator as well as supervisor in the implementation of the provisions of the law which cause justice uncertainty. AbstrakSertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk pangan sesuai dengan syari'at Islam, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang mengkonsumsinya. Namun, regulasi yang ada masih terkesan sektoral, parsial dan inkonsistensi serta tidak sistemik dan sertifikasi halal itu bukan merupakan suatu kewajiban (mandatory) bagi pelaku usaha,tetapi bersifat sukarela (voluntary). Akibatnya sertifikat halal dan label halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga tidak menciptakan jaminan kepastian hukum kehalalan produk pangan. Untuk ini, RUU JPH segera menjadi Undang-undang dan memberikan otoritas kepada MUI untuk melakukan sertifikasi halal melalui LPPOM MUI dan Komisi Fatwa. Dan pemerintah berfungsi sebagai regulator dan pengawas dalam implementasi ketentuan undang-undang yang akan ditetapkan tersebut, sehingga dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Kata Kunci: Majelis Ulama Indonesia, produk pangan, sertifikat halal Pendahuluan Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa Pangan 1 merupakan kebutuhan dasar manusia  Artikel ini merupakan sebagian Hasil Penelitian (Ringkasan) Disertasi, berjudul Sertifikasi Halal Produk Pangan dalam Hukum Positif di Indonesia (sebagai Implementasi Perlindungan Jaminan Kepastian Hukum terhadap Warga Negara) yang dilaksanakan atas biaya sendiri pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya-Palembang bulan Mei tahun 2014. 1 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peter-nakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta ...

What is The Perception of Halal Food According to Food Vendors and Consumers?

“…Halal certificate is a certificate published by the Central or Provincial MUI concerning the halal of a food, beverage, drug and cosmetic product produced by the company after being researched and declared halal by the Food, Drug and Cosmetics Review Institute of Indonesia Ulama Council or those called LPPOM MUI [18].…”

“…Halal certification and halal labeling are two different action but have relevance to each other. The result of halal certification activities is the issuance of halal certificates, while halal labeling is the inclusion of writing (logos) or halal statements on product packaging to show that the products as halal products [18].…”

The Interest of Buying on Muslim Community to Cake and Bakery that does not Have Halal Certificate

“…8 of 1999 (Hasan, 2014). And also consume halal food is an obligation for every Muslim society (Apriyantono, 2013).…”

An analysis of legal protection of halal and thoyib food consumers in court judgments

“…This is true especially for Muslims that are ordered by the Qur'an to consume and/or use Halal Products and Thoyyib. Therefore, in Indonesia, the right to safe products (Thoyyib) and halal are human rights is protected and guaranteed by law, namely in Article 28E paragraph (1) and Article 29 paragraph (2) [3].…”

“…The functions of halal products for consumers are, among others, to protect Muslim consumers from products that are not halal and to provide certainty legal protection. Producers can increase consumer confidence and satisfaction, improve the image and competitiveness of companies and marketing tools [3].…”