Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Kota Madiun

Kriswibowo, Arimurti; Wahyuningtiyas, Amelia; Kusmayadi, Nur Wandira; Prasetyo, Khusnul

doi:10.22225/pi.6.1.2021.8-18

Cited by 8 publications

(9 citation statements)

References 2 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) merupakan sarana Kesehatan bagi masyarakat di tingkat pertama (Imawati, 2019). Penanganan pasien Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) atau lebih dikenal dengan Corona virus (Tawai et al, 2021;Suharyanto et al, 2021)pada masa pandemik di setiap sarana Kesehatan seperti Puskesmas menghasilkan limbah B3 yang tergolong dalam limbah infeksius.Limbahin feksius yang dimaksud adalah masker dan sarung tangan bekas, spuit bekas, plastik/ kertas untuk minuman dan makanan (Kriswibowo et al, 2021).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah pada Puskesmas Padang Bulan Medan

Debataraja

Hartono²,

Lubis³

2023

JEHSS

View full text Add to dashboard Cite

The objectives of this study are to analyse the implementation and to identify the factors that influence the implementation of the Minister of Health regulation number 18 of 2020 regarding the management of medical waste in area-based health care facilities at the Public Health Center, Padang Bulan Medan. This study applies Edward III's Theory. This study applied qualitative descriptive approach. The informants in this study were the head of the community health center, management of medical waste, and four employees of community health center. The data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation. The data analysis technique in this research used the theory of Miles, Huberman, and Saldana (2014). The results showed that the Public Health Center in Padang Bulan implemented the Ministry of Health Regulation No. 18 of 2020 as seen from the good communication between the head and the employees of the public health center, the resources owned by the public health center in the form of safety boxes, plastic-coated trash cans, and environmental sanitation workers, waste management in an efficient manner in internal and external, Standard operating procedures owned by the community health centers, and recording and reporting the amount of waste every month. The factors that influence the implementation were the commitment of the head of the community health center and employees.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah pada Puskesmas Padang Bulan Medan

Debataraja

Hartono²,

Lubis³

2023

JEHSS

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…One of the studies that show the success of cooperation between the government and the private sector is the research of Kriswibowo et al (2021). The research was conducted in Madiun City, involving RSUD dr. Soedono as a waste producer and PT.…”

Section: Cost Of External Failurementioning

confidence: 99%

“…This success is also due to the government's ability to choose cooperation partners. There are many providers of hazardous waste management services, but the operating license and history of cooperation are the primary considerations (Kriswibowo et al, 2021).…”

Section: Cost Of External Failurementioning

confidence: 99%

Environmental Cost Accounting: Behind the Major Project for the Construction of a Covid-19 Hazardous Waste Management Facility

Amanah

2022

jpp

View full text Add to dashboard Cite

After focusing on handling Covid-19, all countries face Covid-19 medical waste. Covid-19 medical waste in Indonesia reached 18,460 tons as of 27 July 2021. The number of waste management facilities did not follow the increased volume of hazardous medical waste. The government has compiled the construction of hazardous medical waste management facilities from health facilities into the Government Work Plan (RKP) for 2022. The budget allocated for the construction facility is quite large. An analysis is needed from the budget management perspective to achieve the right goals and objectives of the program. This research used literature studies from various relevant sources. Data analysis uses an environmental cost accounting perspective consisting of prevention, detection, and internal and external failure costs. The results show that from all aspects of these costs, the government has fulfilled them through the main program and supporting programs. Each program has a budget but no details of every need. The government has not budgeted for technology development, human resource development, collaboration with the private sector, and other impacts that have the potential to hinder the management of hazardous medical waste from health facilities.

show abstract

“…Namun demikian, meskipun kondisi suatu masyarakat sudah maju tetapi jika mereka masih acuh terhadap kebijakan yang ada, maka hal itu akan menjadi hambatan dalam implementasi sebuah kebijakan. Sebagaimana dinyatakan Kriswibowo et al, (2021) bahwa upaya dalam melibatkan masyarakat, swasta, lembaga pemerintah atau non pemerintah merupakan langkah dalam mencapai tujuan.…”

Section:  Lingkungan Kebijakanunclassified

Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Surabaya

Pratiwi

Kriswibowo

2022

PJSH

View full text Add to dashboard Cite

The problem of children in Indonesia is quite alarming. The Child Friendly City (Kota Layak Anak/KLA) development policy is the government's effort in overcoming these child problems. In implementing Child Friendly City, there are five parts is: First, civil rights and freedoms. Second, freedom when in a family environment and alternative care. Third, the right to basic welfare and health. Fourth, education, the use of spare time and cultural activities and fifth, special protection guarantees. Surabaya has been awarded as a Child Friendly City for the main category four times. The award is given to districts/cities that are successful and committed to every indicator of the KLA policy assessment. The award received by Surabaya does not indicate that has been implemented 100%. This research was conducted in a qualitative descriptive manner. This research was conducted at the Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) in Surabaya. Data was collected by observational interviews and documentation. The focus in this study is based on the theory of Mazmanian and Sabatier policy implementation, namely: 1) Problem characteristics, 2) Policy characteristics, and 3) Policy environment. The analytical technique used is the Miles and Huberman Interactive Model. The data validity technique used is source triangulation. The results of this study are that the tractability of the problem in child-friendly city policies can be understood and overcome. Policy characteristics in child-friendly city policies are already good. The policy environment on the implementation of child-friendly cities has been going well. Permasalahan anak di Indonesia cukup memprihatinkan. Kebijakan pengembangan Child Friendly City (Kota Layak Anak/KLA) merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan anak tersebut. Dalam melaksanakan Kota Layak Anak terdapat lima bagian dari pemenuhan hak istimewa anak yaitu: Pertama, hak sipil dan kebebasan. Kedua, kebebasan ketika dalam lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Ketiga, hak atas kesejahteraan dan kesehatan dasar. Keempat, hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan kelima, hak atas jaminan perlindungan khusus. Kota Surabaya telah memperoleh penghargaan sebagai Kota Layak Anak kategori utama sebanyak empat kali. Penghargaan tersebut diberikan kepada kabupaten/kota yang berhasil dan berkomitmen dalam memenuhi setiap indikator pengukuran penilaian kebijakan KLA. Penghargaan yang didapat oleh Kota Surabaya, tidak mengindikasikan bahwa pencapaian kebijakan KLA telah terlaksana 100%. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus dalam penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier yaitu: 1) Karakteristik Masalah, 2) Karakteristik kebijakan, dan 3) Lingkungan debijakan. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan Interactive Model Miles and Huberman, yaitu triangulasi sumber. Hasil penelitian ini yaitu karakteristik masalah pada kebijakan Kota Layak Anak sudah dapat dipahami dan diatasi. Karakteristik kebijakan pada kebijakan Kota Layak Anak sudah baik. Lingkungan kebijakan pada implementasi Kota Layak Anak sudah berjalan dengan baik.

show abstract

Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 di Kota Madiun

Cited by 8 publications

References 2 publications

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah pada Puskesmas Padang Bulan Medan

Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah pada Puskesmas Padang Bulan Medan

Environmental Cost Accounting: Behind the Major Project for the Construction of a Covid-19 Hazardous Waste Management Facility

Implementasi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Surabaya

Contact Info

Product

Resources

About