Konvalidasi Perkawinan Katolik Yang Tidak Sah

Abstract

The purpose of this research is to find out how people understand the validity of marriage and the implementation of marriage validation for the validity of Catholic marriages in the Stasi Saint Paulus Sukanalu, Paroki Santa Perawan Maria Diangkat Ke Surga Kabanjahe. This research employs a qualitative approach. The informants in this research were KDPS, a valid Catholic spouse and illegitimate Catholic married couples. Marriage in the Catholic Church has three elements of validity: agreement, confirmation system and free status. The unfulfilled one of the elements results in the marriage being invalid and not recognized by the Church and to legalize it by accepting validation. The finding of this research is that people understand the elements of the validity of Catholic marriage but have not been able to apply validation to live as a member of the Church. Most of the people, especially the illegitimate spouses, still receive the right to be a Catholic even though they should not be accepted.

Tradisi Belis Menurut Pandangan Gereja Katolik (Studi Kritis Terhadap Perkawinan Adat Ende-Lio Berdasarkan KHK No.1057)

“…Bagi umat Katolik tidak ada perkawinan yang sah tanpa legitimasi dari otoritas Gereja (Tibo, Sitepu and Tobing, Benediktus Benteng Kurniadi, 2021). Kesepakatan nikah dapat dikatakan sah jika dikukuhkan di hadapan ordinaris wilayah atau otoritas Gereja.…”

“…Kehadiran otoritas Gereja dalam meneguhkan sebuah perkawinan merupakan sebuah keharusan demi sahnya sebuah perkawinan Katolik. Dengan mengucapkan kesepakatan wakil Gereja mengukuhkan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan perkawinan itu menjadi sah menurut ajaran dan aturan Gereja Katolik (Tibo, Sitepu and Tobing, Benediktus Benteng Kurniadi, 2021).…”

“…Salah satu bagian penting sebelum melangsungkan perkawinan dalam Gereja Katolik ialah tidak adanya halangan-halangan yang membatalkan atau mengakibatkan tidak sahnya perkawinan Katolik. Karena bagaimanapun juga sahnya sebuah perkawinan ditentukan oleh tiga unsur penting berikut yakni: kesepakantan nikah (konsesus), tata peneguhan (Forma Kanonika), dan Subyeknya (status liber) (Tibo, Sitepu and Tobing, Benediktus Benteng Kurniadi, 2021).…”

“…Secara lebih lanjut Tibo, dkk menulis bahwa; bagi pasangan Katolik agar perkawinannya sah harus memenuhi unsur-unsur pokok tersebut (Tibo, Sitepu and Tobing, Benediktus Benteng Kurniadi, 2021). Tetapi jika pasangan yang sudah menikah dan pada saat melangsungkan pernikahan ada kelalaian, kekurangan dan kesenjangan sehingga tidak terpenuhi dari ketiga syarat itu dapat menyebabkan perkawinan itu tidak sah (Gregorius, 2019).…”

“…Gereja Katolik tidak mengakui perkawinan antara orang-orang yang dibaptis yang dikukuhkan hanya di hadapan otoritas sipil ataupun otoritas adat (Tibo, Sitepu and Tobing, Benediktus Benteng Kurniadi, 2021). Perkawinan tersebut sah menurut hukum sipil ataupun hukum adat namun perkawinan mereka tetap tidak sah menurut hukum Gereja Katolik.…”