Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia

Abstract

This research is aimed at studying and exploring about the relationship between the arrangement of election system adopted in Act No 8 Year 2012 on the election for the members of DPR, DPD and DPRD in 2014 general election and the practice of political corruption. The research is socio-legal research which integrates law norm with sociological aspect, applying approach method which put law principles and policial attitude. The result of the research shows that there is a positive correlation between the arrangement of open list proportional election with most number base and political corruption. As this system is highly cost, the candidates of legislative member happen to conduct deceitfulness in the election or what is classified as money politic to get support of the voters. The motive of political corruption conducted by the member of DPR and DPRD is to get back the high cost during the election. The renewal model of the election arrangement to creating political anticorruption is through purifying proportional election system by applying close list proportional system with serial number base.Key words : correlation, proportional election system, political corruption Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendalami tentang hubungan pengaturan sistem pemilu yang diadopsi dalam UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada pemilu tahun 2014 dengan praktek korupsi politik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosio-legal yang menggabungkan norma hukum dengan aspek sosiologis dengan menggunakan metode pendekatan asas-asas hukum dan perilaku politik. Hasil penelitian memperlihatkan, bahwa pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka (open list) berbasis suara terbanyak berkorelasi positif terhadap pratek korupsi politik. Karena sistem pemilu ini berbiaya mahal, akibatnya calon anggota legislatif melakukan aneka model kecurangan dalam pemilu yang dikualifikasikan sebagai praktek politik uang untuk mendapat dukungan pemilih. Motif korupsi politik yang dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD adalah mengembalikan biaya mahal yang dikeluarkan saat pemilu. Model pembaruan pengaturan sistem pemilu untuk menciptakan pemilu antikorupsi politik adalah memurnikan sistem pemilu proporsional dengan merubah model pengaturan sistem proporsional terbuka terbatas (close list) dengan berbasis nomor urut.Kata Kunci: korelasi pengaturan, sistem pemilu dan korupsi politik

Analyzing the Legal Implications of the Open Proportional System in Indonesian Legislative Elections: A Focus on Political Liberalization and Corruption

“…According to him, the open proportional system has several weaknesses and shortcomings, the mechanism of electing canol or candidates by considering the majority of votes has a great potential to cause corrupt behavior among members of the legislative council as a political consequence of the high cost of their candidacy and contestation during elections, ranging from registration dowry money to the distribution of 'supplements' to customers during safaris and political campaigns (Faralita 2023). Long before, a similar thesis was also revealed in the research conducted Agus Riwanto (2015), according to him, the most crucial weak point in regulating the open-based proportional election system is twofold, practice competition of political liberalization and the strengthening of the pragmatic political paradigm. The root of these two problems is none other than the soaring political costs.…”

“…The root of these two problems is none other than the soaring political costs. These two problems are also the most influential indicators of the swelling trend of political corruption postelection in Indonesia (Riwanto 2015) . These two academic findings are also reinforced by a number of other studies, some of which are studies conducted by Diah Ayu Pratiwi (Pratiwi 2018); Burhanuddin Muhtadi (Muhtadi n.d.); Last is the research from Muhammad Revan Fauzano Makarim and Khairul Fahm (Makarim and Fahmi 2022).…”

Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik

“…22-24/PUU-VI/2008, yang mana dalam Pasal 28D ayat 1 UUD 45 telah diatur prinsip keadilan yang menyebutkan tentang kedaulatan rakyat, karena penerapan sistem proporsional terbuka terbatas berpotensi menghilangkan suara rakyat (Maharddhika, 2017). Sistem proporsional terbuka murni kemudian diterapkan pada pemilu tahun 2014 yang mengatur bahwa suara terbanyak akan menjadi syarat dan ketentuan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk terpilih sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 215 huruf a UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Riwanto, 2015). Ketentuan tersebut merupakan ketentuan lanjutan yang telah diterapkan pada pemilu 2009 dan regulasinya diatur dalam UU No.…”

Untitled

“…Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-11/2013 pada Pemilu 2019 Pilpres dan Pileg dilakukan secara serentak (Gai Tokan;Frans, 2020 yang memperoleh suara terbanyak saat Pemilu (Riwanto, 2015). Berdasarkan hasil wawancara bersama kader PDI-Perjuangan di Sumatera Barat sistem proposional terbuka dengan suara terbanyak tidak tepat diterapkan dalam Pemilu.…”