Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (Tac) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Asean

Itasari, Endah Rantau

doi:10.23887/jkh.v1i1.5010

Cited by 4 publications

(6 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…But again, this will be difficult to realize because ASEAN does not know the voting system in decision-making, but consensus deliberation. And unfortunately, until now, ASEAN member states are still not one vote in this dispute in the South China Sea, therefore it will be difficult to immediately establish a Code of Conduct in the South China Sea region in a short time (Itasari, 2015). China Sea as a SLOC because it is the main route connecting the world economy (East to West and vice versa).…”

Section: South China Sea Disputementioning

confidence: 99%

Indonesia’s Cooperation with ASEAN Countries in Handling Transnational Crime Cases: South China Sea Dispute

Setyawati

Amandha²

2022

L. Research Rev. Q.

View full text Add to dashboard Cite

The dispute over the South China Sea is one of the disputes that has a high potential for conflict, especially in the ASEAN region. The South China Sea is a sea that irrigates many countries, such as Brunei, Malaysia, Vietnam, the Philippines China, Taiwan and Indonesia itself. Many things belong to the South China Sea, ranging from strategic interests and natural resources owned by the South China Sea. ASEAN in general and Indonesia specifically want territorial disputes in the South China Sea not to escalate into armed conflict. Therefore, Joint Development Authorities are formed in overlapping claim areas to develop the area and share the proceeds fairly without resolving the issue of sovereignty over the territory. Although not directly involved, Indonesia is neutral in disputes in the South China Sea. Indonesia has an interest in reducing the potential for such conflicts. The legal and diplomatic approach in the South China Sea conflict has been carried out by Indonesia for a long time, since the first president to the seventh president, President Jokowi and until now Indonesia is actively conducting diplomacy to realize a conducive and peaceful territorial area.

show abstract

Section: South China Sea Disputementioning

confidence: 99%

Indonesia’s Cooperation with ASEAN Countries in Handling Transnational Crime Cases: South China Sea Dispute

Setyawati

Amandha²

2022

L. Research Rev. Q.

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…10 No. 1 (February, 2022) Open Access at :https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP political conditions. Diplomatic relations between countries do not always run peacefully and positively, some countries cut off diplomatic relations with Iran because they are considered to cause controversy with foreign policy and nuclear proliferation.…”

Section: Preliminarymentioning

confidence: 99%

“…10 No. 1 (February, 2022) Open Access at :https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP opposing camp supported by Saudi Arabia and the Bashar al-Assad regime which was defended by Iran. The trigger for the Syrian Arab Spring was the demands of the people who wanted changes to a more democratic system,…”

Section: Saudi Arabia's Severance Of Diplomatic Relations With Iranmentioning

confidence: 99%

See 1 more Smart Citation

Implications of Diplomatic Termination by Canada, Saudi Arabia, and Yemen on Iran

Annisa Dwi Salsabila

2022

JPKU

View full text Add to dashboard Cite

Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa negara berdaulat sebagai subjek hukum internasional harus memiliki penduduk, wilayah, pemerintahan yang tetap, dan kapasitas untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, oleh karena itu suatu negara perlu menjalin hubungan dengan negara lain agar kebutuhan negara tersebut dapat terpenuhi untuk kelangsungan kehidupan negara tersebut. Hubungan antar negara bersifat timbal balik, sehingga penting untuk menjaga dan menjaga hubungan baik antar negara. Hubungan antar negara tersebut diawali dengan dibukanya hubungan diplomatik antara satu negara dengan negara lainnya. Hubungan diplomatik antar negara biasanya didasarkan pada kepentingan ekonomi, perdagangan dan investasi, faktor politik, solidaritas regional, ideologi, dan jumlah warga negara tersebut di negara lain yang haknya perlu dilindungi. Hingga tahun 2021, ada beberapa negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, antara lain Kanada, Arab Saudi, dan Yaman. Kanada mengambil kebijakan luar negeri memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada 2012, kemudian Arab Saudi melakukan hal yang sama pada 2016. Pada 2015 Yaman memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Pemutusan hubungan diplomatik dilakukan secara sepihak. Adanya konflik dan perbedaan pendapat serta kebijakan yang tidak dapat diterima oleh negara-negara tersebut telah menyebabkan putusnya hubungan diplomatik dengan Iran yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Ada beberapa negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, antara lain Kanada, Arab Saudi, dan Yaman. Kanada mengambil kebijakan luar negeri memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada 2012, kemudian Arab Saudi melakukan hal yang sama pada 2016. Pada 2015 Yaman memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran. Pemutusan hubungan diplomatik dilakukan secara sepihak. Adanya konflik dan perbedaan pendapat serta kebijakan yang tidak dapat diterima oleh negara-negara tersebut telah menyebabkan putusnya hubungan diplomatik dengan Iran yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Ada beberapa negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran, antara lain Kanada, Arab Saudi, dan Yaman. Kanada mengambil kebijakan luar negeri memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada 2012, kemudian Arab Saudi melakukan hal yang sama pada 2016. Pada 2015 Yaman memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Pemutusan hubungan diplomatik dilakukan secara sepihak. Adanya konflik dan perbedaan pendapat serta kebijakan yang tidak dapat diterima oleh negara-negara tersebut telah menyebabkan putusnya hubungan diplomatik dengan Iran yang telah terjalin selama bertahun-tahun. kemudian Arab Saudi melakukan hal yang sama pada 2016. Pada 2015 Yaman memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Pemutusan hubungan diplomatik dilakukan secara sepihak. Adanya konflik dan perbedaan pendapat serta kebijakan yang tidak dapat diterima oleh negara-negara tersebut telah menyebabkan putusnya hubungan diplomatik dengan Iran yang telah terjalin selama bertahun-tahun. kemudian Arab Saudi melakukan hal yang sama pada 2016. Pada 2015 Yaman memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran. Pemutusan hubungan diplomatik dilakukan secara sepihak. Adanya konflik dan perbedaan pendapat serta kebijakan yang tidak dapat diterima oleh negara-negara tersebut telah menyebabkan putusnya hubungan diplomatik dengan Iran yang telah terjalin selama bertahun-tahun.

show abstract

“…Perjanjian ini lahir atas dasar perbedaan atau perselisihan kepentingan antar anggota sehingga harus diatur secara rasional, efektif, dan prosedur untuk menghindari dampak yang membahayakan kerjasama antar negara anggota. 28 Ketigaadalah pemilihan KTT sebagai kesempatan untuk mewujudkan responsibility to protect di ASEAN. Dengan kata lain, KTT yang berisi pertemuan seluruh kepala negara merupakan suatu kesempatan yang memiliki power yang dalam hubungan internasional terminologi 'power' selalu dikenal sebagai 'kekuasaan politik'.…”

Section: Peacekeeping As Such Is Not Specially Provided For In the unclassified

Responsibility to Protect sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN

Norilla¹,

Mulyono²

2018

eJLH

View full text Add to dashboard Cite

AbstrakAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang didirikan pada 8 Agustus 1967 tetap berpegang pada prinsip nonintervensi sebagaimana yang ditentukan di dalam Piagam ASEAN. Prinsip ini menjadi perdebatan di antara anggota ASEAN, khususnya mengenai substansi Hak Asasi Manusia (HAM). Pada saat institusionalisasi menjadi salah satu pencapaian ASEAN, HAM selalu menjadi salah satu isu utama di negara kawasan Asia Tenggara yang selanjutnya banyak pihak mempertanyakan komitmen ASEAN dalam mendukung responsibility to protect pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tahun 2005. Tulisan ini meninjau kembali keberadaan responsibility to protect dalam hukum internasional yang sesungguhnya memiliki dasar hukum berdasarkan kebiasaan internasional dengan merujuk pada Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (ICJ). Dengan penelitian normatif, tulisan ini menegaskan bahwa sebenarnya responsibility to protect bisa diterapkan oleh organisasi regional seperti ASEAN, meskipun yang awalnya hanya dapat dieksekusi oleh Dewan Keamanan PBB. Namun, prinsip nonintervensi akan menjadi hambatan utama dalam penerapannya. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan bahwa apabila konsep ini dikhawatirkan melanggar hukum, diperlukan pemberian wewenang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk menyelesaikan permasalahan melalui organisasi regional ASEAN berikut menjadikan ASEAN sebagai anggota PBB. Kata Kunci: Responsibility to Protect, Hak Asasi Manusia, ASEAN Abstract Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) established on August 8, 1967 still accords to the principle of non-intervention which has been arranged in the ASEAN Charter. This principle, however, has been debated among ASEAN members, specifically when it is dealt with human rights. While the instutionalization is one of ASEAN's achievements, human rights become one of pivotal issues in Southeast Asia which subsequently raises questions on the commitment of ASEAN to support the Responsibility to protect at the Summit on 2005. This article revisits the responsibility to protect in international law which is accorded to international customary law of Article 38 paragraph (1) of the Statute of International Court of Justice (ICJ). By using legal research, this article asserts that the responsibility to protect is essentially applicable to be adopted by regional intergovernmental organization like ASEAN, though it was initially only adopted by the Security Council of the United Nations. But, the principle of non-intervention would be the primary barrier to applying it. Therefore, this article recommends to wielding power to the Security Council of the United Nations with respect to solving such problem at the ASEAN level with the following idea to include ASEAN as the UN member.

show abstract

Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (Tac) Dalam Penyelesaian Sengketa Di Asean

Cited by 4 publications

References 0 publications

Indonesia’s Cooperation with ASEAN Countries in Handling Transnational Crime Cases: South China Sea Dispute

Indonesia’s Cooperation with ASEAN Countries in Handling Transnational Crime Cases: South China Sea Dispute

Implications of Diplomatic Termination by Canada, Saudi Arabia, and Yemen on Iran

Responsibility to Protect sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di ASEAN

Contact Info

Product

Resources

About