MEMBINCANG PRAKTIK ASURANSI DI INDONESIA Telaah Sosiologi Hukum

Abstract

<p>Pada era modern ini, pembicaraan masalah hukum Islam lebih banyak pada masalah muamalah daripada ibadah. Isu yang berkaitan dengan ekonomi, diantaranya adalah lembaga asuransi. Sebagai imbas dari proses globalisasi, lembaga asuransi ini diboyong ke dunia Islam. Maka, menjadi tugas hukum Islam untuk menindaklanjuti ataupun memberi <br />tanggapan, baik dalam bentuk legalitas formal ataupun dalam wujud pengIslaman lembaga tersebut. Masalah asuransi ini tidak ada dijelaskan secara tegas dalam nash. Oleh karenanya, masalah asuransi dipandang sebagai masalah ijtiha>di>yaitu masalah perbedaan pendapat. Praktik asuransi dalam budaya masyarakat Indonesia secara non formal sebenarnya sudah sering dilakukan. Sedangkan untuk asuransi yang dilembagakan belum banyak direspon. Asuransi sebenarnya banyak memiliki manfaat yang luas dan kompleks, disamping memberikan <br />simbiosis mutualisme antara nasabah dan perusahaan. Namun, masyarakat Indonesia ternyata masih belum memanfaatkan keberadaan perusahaan asuransi sebagai sarana melindungi diri dan keluarga serta harta benda dari kejadian-kejadian yang tak terduga. Masyarakat masih sangat awam dengan asuransi dan belum banyak mengenal jenis-jenis produksi asuransi yang tersedia. Melihat manfaat asuransi yang demikian itu, hukum Islam sebagai penjabaran dan aplikasi aktual syari’ah haruslah diterjemahkan dengan mengikuti semangat zaman dan kemanusiaan, sehingga, inner-dinamicnya sebagai hukum untuk manusia tidak akan kehilangan konteksnya.</p><p>Kata kunci: Asuransi, Perkembangan Hukum Islam, Sosiologis</p>

Asuransi Syariah di Indonesia

“…Sumbangan akan diberikan sesuai dengan rencana yang disepakati bersama jika terjadi kematian. Selain itu, masih banyak praktik asuransi lainnya yang terjadi dalam masyarakat, seperti sumbangan untuk hajatan dan sumbangan lainnya yang lebih bersifat sosial (Rofi'ah, 2013).…”

Penjualan Bancassurance: Analisis Swot Dan Sebuah Model Marketing Plan

“…Dorongan berasuransi didukung oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan BPJS, bahkan menteri Perikanan Susi Pudjiastuti menyarankan kepada para nelayan untuk mengasuransikan diri, agar jika terjadi risiko ada yang mengcover. Asuransi diatur pula oleh UU no 2 tahun 1992 tentang asuransi (Rofiah, 2013).…”