Menyoal Rekontruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam

Abstract

Sekarang ini, banyak pergeseran nilai terjadi dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap syariah termasuk hukum kewarisan Islam. Hal ini yang mendorong para pemikir Islam untuk melakukan rekonstruksi agar hukum Islam shalih likulli zaman wa makan dapat dirasakan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan maqashid yang digunakan dalam merekonstruksi hukum Islam di bidang kewarisan dan bagaimana posisi maqashid pada beberapa masalah dalam kewarisan Islam. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan menggunakan content analysis dalam menganalisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa maqashid yang terdapat dalam rekonstruksi hukum kewarisan Islam terutama dalam pembagian laki-laki dan perempuan adalah untuk mencapai keadilan yang merata, sementara pada pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam rangka memelihara keturunan. Sedangkan maqashid yang dikehendaki oleh Islam sendiri terhadap kedua persoalan tersebut adalah keadilan berimbang dan memelihara agama. Oleh karena itu, perlunya pengkajian ulang terhadap rekonstruksi suatu hukum agar tidak mencederai ketentuan syariah itu sendiri.

Analisis Putusan Hakim Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Syara’: Studi Kasus NO.1803/PDT.G/2011/PA. Sby.

“…Jika dilihat dari ayat-ayat mawaris, ayat-ayat tersebut bersifat qath'i yang menunjukkan bagian yang sudah ditetapkan (furudh al muqaddarah), sehingga tidak ada peluang bagi akal untuk melakukan interpretasi lebih lanjut (Daud, 2018;Daud & Azahari, 2018, 2019a, 2019bDjakfar & Yahya, 1995…”

“…Dan asas ijbari ini berlaku untuk semua aspek, seperti siapa yang seharusnya menjadi ahli waris, dan jumlah bagiannya itu sudah ditentukan oleh Allah. Dengan demikian, tidak ada otoritas manusia untuk memasukkan ahli waris lain dan mengeluarkan ahli waris yang semestinya mendapatkannya (Daud & Azahari, 2019a, 2019bSyarifuddin, 2004).…”

“…Di samping itu, hakim juga merujuk kepada regulasi yang terdapat dalam KHI yaitu pasal 171 huruf (e) berisi tentang kriteria yang menjadi ahli waris, di mana selain harus mempunyai hubungan darah juga harus yang beragama Islam. Dengan demikian, putusan hakim ini tidak keluar dari ketentuan yang terdapat dalam KHI (Daud & Azahari, 2019b).…”

The Transformation of the Muamalah Fiqh Akad at Saga Abepura-Papua Mall During the Covid 19 Pandemic

“…23 Another researcher, Muhammad Daud Ali, gives a comprehensive understanding of buying and selling, namely, the existence of muamalah fiqh principles. 24 Meanwhile, Hendi sees that the sale and purchase contract is at the level of the gharar concept (ambiguity). According to him, firstly the concept of gharar is based on the subject, and secondly the concept of ghararis based on the object.…”

ISLAM DI BIMA Implementasi Hukum Islam Oleh Badan Hukum Syara Kesultanan Bima (1947-1960)

“…72 Hukum Islam (fiqh) yang merupakan bagian integral dari ajaran agama Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam itu sendiri. 76 Dengan tersebarnya Islam ke berbagai persada Nusantara, terjadi proses Islamisasi secara damai dan kerajaan-kerajaan Islam mulai menggantikan tempat kerajaan-kerajaan sebelumnya. Perpindahan agama dalam Islam biasanya dimulai dengan perpindahan keyakinan dari agama lama kepada agama baru, kemudian diikuti oleh perpindahan sikap.…”