Model Kebijakan Penal terhadap Kejahatan Pertambangan yang Disebabkan Kebijakan Pemerintah (Studi Tambang Pasir Besi di Kabupaten Lumajang)

Abstract

AbstrakTujuan penelitian ini untuk menjelaskanbentuk-bentuk kejahatan pertambangan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah di Kabupaten Lumajang ditinjau berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian menjelaskan model kebijakan penal yang tepat dalam upaya menanggulangi kejahatan pertambangan yang muncul akibat adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan dua teknik pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tambang pasir besi di Kabupaten Lumajang terdapat indikasi terjadinya beberapa bentuk kejahatan, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga kejahatan terhadap HAM. Untuk itu, beberapa kebijakan penal mesti dilakukan, mulai dari pencabutan atas peraturan daerah yang memberi peluang kejahatan pertambangan terjadi, penindakan terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga penindakan atas pelanggaran HAM dengan pendekatan represif. Selain itu, dalam rangka membahas aspek ius constituendum-nya dari model kebijakan penal terhadap kejahatan pertambangan, peneliti merekomendasikan bahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai bentuk-bentuk kejahatan tersebut serta kemungkinan penerapan Human Right Due Deligence di masa yang akan datang. AbstractThe purpose of this study is to elucidate the forms of mining crime resulting from government policy in Lumajang Regency reviewed based on existing regulations. Then explains the appropriate penal policy model in the effort to cope with mining crime that arise due to the policy issued by the government. The results showed that in the case of iron sand mining in Lumajang district there were indications of several crimes, namely corruption, environmental crime and crimes against human rights. Therefore, several penal policies must be initiated, starting from the revocation of Regional Regulation which gives opportunity for mining crime to occur in Lumajang, the prosecution of corruption crime, environmental crime to the repression of human rights violation with repressive approach. In addition to discussing the ius constituendum aspect of the penal policy model against mining crime, the researcher recommends a comprehensive discussion of these crimes and possible future Human Right Due Deligence applications.

Dampak Penambangan Pasir Terhadap Kondisi Jalan Di Desa Pangebatan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes

“…Proses tersebut berupa penambangan pasir yang dilakukan di lokasi penelitian beserta dampaknya teradap lingkungan sekitar terutama terhadap kondisi jalan. (Suyanto & Lutfi, 2017)…”