One of the unresolved legal issues in Indonesia is corruption. The problem of law enforcement is not yet optimal so that the assets resulting from criminal acts of corruption which are often in excess of national territory make it difficult to return. Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, abbreviated as MLA, which is expected to help law enforcement is not yet optimal. Indonesia, as a participant country of the United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC), does not yet have a regulatory framework that comprehensively regulates the aspects recommended by the convention. This study aims to find out about efforts and mechanisms to optimize the role of MLA in the recovery of assets resulting from criminal acts of corruption in Indonesia, especially those abroad. This research is a normative juridical research conducted by library research and interviews with informants related to the legislation and comparison approach. This article concludes that optimizing the role of MLA requires several steps such as implementing MLA in a more detailed technical format, optimizing the role of law enforcement as the implementer and adopting the concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB). Abstrak Salah satu persoalan hukum yang belum terselesaikan di Indonesia adalah korupsi. Masalah belum optimalnya penegakan hukum hingga aset hasil tindak pidana korupsi yang seringkali berada melampaui batas wilayah negara sehingga menyulitkan pengembalianya acapkali menjadi persoalan tersendiri. Pelaksanaan kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) disingkat MLA yang diharapkan membantu penegak hukum pun dirasa belum optimal. Sebagai negara peserta United Nations Convention Againts Corruption (UNCAC), Indonesia belum memiliki kerangka regulasi yang mengatur secara komprehensif aspek-aspek yang direkomendasikan konvensi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang upaya dan mekanisme optimalisasi peran MLA dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia terutama yang berada di luar negeri. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber terkait, dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk optimalisasi peran MLA diperlukan beberapa langkah seperti menerapkan MLA dalam format teknis yang lebih detail, optimalisasi peran penegak hukum sebagai pelaksananya, dan adopsi konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) sebagai muatan substansi MLA.

AbstrakTujuan penelitian ini untuk menjelaskanbentuk-bentuk kejahatan pertambangan yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah di Kabupaten Lumajang ditinjau berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Kemudian menjelaskan model kebijakan penal yang tepat dalam upaya menanggulangi kejahatan pertambangan yang muncul akibat adanya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut. Penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan dua teknik pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus tambang pasir besi di Kabupaten Lumajang terdapat indikasi terjadinya beberapa bentuk kejahatan, yaitu tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga kejahatan terhadap HAM. Untuk itu, beberapa kebijakan penal mesti dilakukan, mulai dari pencabutan atas peraturan daerah yang memberi peluang kejahatan pertambangan terjadi, penindakan terhadap tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan, hingga penindakan atas pelanggaran HAM dengan pendekatan represif. Selain itu, dalam rangka membahas aspek ius constituendum-nya dari model kebijakan penal terhadap kejahatan pertambangan, peneliti merekomendasikan bahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai bentuk-bentuk kejahatan tersebut serta kemungkinan penerapan Human Right Due Deligence di masa yang akan datang. AbstractThe purpose of this study is to elucidate the forms of mining crime resulting from government policy in Lumajang Regency reviewed based on existing regulations. Then explains the appropriate penal policy model in the effort to cope with mining crime that arise due to the policy issued by the government. The results showed that in the case of iron sand mining in Lumajang district there were indications of several crimes, namely corruption, environmental crime and crimes against human rights. Therefore, several penal policies must be initiated, starting from the revocation of Regional Regulation which gives opportunity for mining crime to occur in Lumajang, the prosecution of corruption crime, environmental crime to the repression of human rights violation with repressive approach. In addition to discussing the ius constituendum aspect of the penal policy model against mining crime, the researcher recommends a comprehensive discussion of these crimes and possible future Human Right Due Deligence applications.

Pemerintah mensahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang bertujuan meningkatkan penerimaan pajak negara untuk pembiayaan pembangunan. Pada Pasal 15 ayat 2 UU Tax Amnesty, Notarislah yang diberikan kewenangan membuat Surat Pernyataan yang dibuat dalam bentuk Akta Pernyataan oleh para pihak yang mengikuti program Tax Amnesty, dalam pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Selama ini, dalam prakteknya, berdasarkan PP Pendaftaran Tanah Nomor 24 Tahun 1997 dan PP Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 24 Tahun 2016, akta otentik yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dibuat oleh PPAT bukan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Peran Notaris terhadap Peralihan hak atas tanah dalam Program Tax Amnesty dan (2) mengkaji implikasi Akta Pernyataan Notaris terhadap Peralihan Hak atas Tanah dalam Program Tax Amnesty. Hasil penelitian menunjukkan Peran Notaris terhadap Peralihan hak atas tanah dalam Program Tax Amnesty adalah membantu para pihak dalam menuangkan perjanjian balik nama/pengalihan harta ke dalam bentuk akta otentik sampai melegalisasi dokumen-dokumen penting untuk keperluan Tax Amnesty. Akta Pernyataan yang dibuat oleh Notaris berimplikasi terhadap peralihan hak atas tanah dalam Program Pengampunan Pajak dengan memberikan kepastian hukum sebagai dasar balik nama sertifikat di BPN.

This study aims to determine and understand the provisions of the prosecution of illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) in international law and to analyze the legitimacy of the policy action undertaken IUUF Indonesia in the perspective of international law. This study is a normative legal research using library research and interviews as data collection methods. Interviews were conducted to one of the speakers who have the authority to take actions IUUF in Indonesia. The results of this study indicate that the whole policy of repression IUUF conducted by Indonesia in its territory has full sovereignty and get legitimacy in international law by the application of territorial jurisdiction. While the prosecution IUUF policy in the region is a zone of entry into force of the sovereign rights which can only be applied to the exclusive jurisdiction of several legal actions undertaken by Indonesia has risk contrary to international law.  AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami ketentuan penindakan illegal, unreported dan unregulated fishing (IUUF) dalam hukum internasional dan untuk menganalisis legitimasi kebijakan penindakan IUUF yang dilakukan Indonesia dalam perspektif hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan library research dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada salah satu narasumber yang memiliki otoritas dalam melakukan penindakan IUUF di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terhadap seluruh kebijakan penindakan IUUF yang dilakukan oleh Indonesia di wilayah teritorialnya indonesia memiliki kedaulatan penuh (sovereignty) dan mendapat legitimasi hukum internasional berdasarkan penerapan yurisdiksi teritorial. Sedangkan kebijakan penindakan IUUF di wilayah yang merupakan zona berlakunya hak berdaulat (sovereign right)  dimana hanya dapat diterapkan yurisdiksi eksklusif beberapa penindakan yang dilakukan Indonesia memiliki resiko bertentangan dengan hukum internasional.