Model Pemberdayaan Perempuan Dan Pengarusutamaan Gender  Melalui Layanan Pendidikan Masyarakat  Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Sutisna, Anan

doi:10.21831/cp.v3i3.1634

Cited by 6 publications

(6 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Berdasarkan penelitian eksisting, pengarusutamaan gender di setiap daerah yaitu mengutamakan program-program pemberdayaan perempuan yang implikasinya terhadap pembangunan sumber daya dan akses perempuan (Sutisna, 2012;Hermina, 2014;Rahayu, 2016;Wiasti, 2017;Ismail, Yulyana & Priyanti, 2020;Muhartono, 2021). Artinya bahwa dalam pemberdayaan perempuan harus diutamakan penguatan aspek akses, partisipasi, akses dan manfaat dalam pengarusutamaan gender.…”

Section: Gambar 1 Sustainable Development Goals (Diadopsi Dariunclassified

“…Dalam pemberdayaan tentu tidak luput dari pendidikan dan pelatihan, pendidikan baik berupa pendidikan karakter maupun pendidikan pengelolaan sumber daya ataupun transformasi pengetahuan (Sutisna, 2012;Hermina, 2014). Pada pemberdayaan perempuan di perbatasan negara lebih menekankan pada penguatan sumber daya manusia nya (termasuk karakter dan mental).…”

Section: Gambar 1 Sustainable Development Goals (Diadopsi Dariunclassified

See 1 more Smart Citation

Pembangunan Pariwisata Perbatasan (Border Tourism) Berbasis Pengarusutamaan Gender

et al. 2022

View full text Add to dashboard Cite

Pembangunan wilayah perbatasan merupakan pusat perhatian pemerintah baik daerah maupun pusat. Upaya terencana ini bertujuan untuk mengubah wilayah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan keterbatasan fisik, terutama dalam pemberdayaan perempuan perbatasan. Keterbatasan sumber daya maupun akses wilayah yang dihadapi perempuan menjadikan mereka rentan terhadap kemiskinan, eksploitasi hingga kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan eksplorasi data primer dan sekunder berbasis repositori daring. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka tidak terstruktur. Penelusuran daring terhadap data BPS dan menggunakan data kabupten/kecamatan di perbatasan. Berdasarkan pembahasan, temuan studi awal penelitian ini yaitu belum adanya inisiatif pengarusutamaan gender (PUG) pada sektor pembangunan wisata perbatasan di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. Sehingga keterbatasan perempuan terhadap akses kepariwisataan ditandai dengan rendahnya partisipasi mereka dalam pembangunan. Artinya bahwa pengarusutamaan gender dalam pembangunan masih perlu di evaluasi dalam pembangunan berkelanjutan daerah.

show abstract

Section: Gambar 1 Sustainable Development Goals (Diadopsi Dariunclassified

Pembangunan Pariwisata Perbatasan (Border Tourism) Berbasis Pengarusutamaan Gender

et al. 2022

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Based on the information provided by the PKBM manager, there are obstacles in recruiting learning residents. The community's interest around the PKBM location to take part in learning is still relatively low; from year to year, the number is quite fluctuating (Sutisna, 2013;Verawati, Indriani & Hikmawati, 2021).…”

Section: Conducting Diverse Processes In Program Deliverymentioning

confidence: 99%

Women Empowerment in Indonesia: Community Learning Activity Center Programs

Dadi

2021

AIJP

View full text Add to dashboard Cite

One of the factors that support the progress of a nation is the participation of women in community development. Educated women are crucial aspects in improving the quality of human resources. The government together with the community, have responsibilities and play an essential role in facilitating educational activities for women. Community Learning Activity Center (PKBM), as an institution established and managed by the society to increase knowledge, skills, expertise and talents, is responsible for preparing community members to be more independent in meeting their needs, especially in the program for marginalized women empowerment. Among the programs, Women's Life Skills Education Program (PKHP) presents as an alternative solution to provide facilities for women to grow. Many researchers documented the activities in this program and published them in Community Service journals or scientific journals. Therefore, the current study would shed light on the efforts they made by implementing a literature study. By analysing using narrative synthesis studies, the findings reported on diverse activities that were created to develop women’s life skills by utilizing the local natural resource potential as well as the methods of delivery and prospected outcomes. This study also provides some practical implications and future recommendations.

show abstract

“…Adapun dalam masyarakat bilateral, seperti di Jawa lebih pada menerima anak ragil atau paling kecil yang biasa menemani kedua orangtuanya. 11 Persoalan yang di hadapi perempuan perlu mendapatkan solusi, yaitu berupa pemberdayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang prinsip, dan tujuan pemberdayaan, pemberdayaan bertujuan dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta memperluas lapangan pekerjaan untuk pengentasan rakyat dari permasalahan kemiskinan.…”

Section: A Pendahuluanunclassified

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak Terhadap Pemberdayaan Perempuan Sebagai Pemotong Getah Karet (Kajian Di Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak)

Artina

Indra

Rauf

et al. 2021

SASI

View full text Add to dashboard Cite

Indonesia is a constitutional state as stated in Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution and adheres to the concept of the rule of law. Indonesia is a democratic country that upholds the values of justice. Siak Regency is one of the districts in Riau Province which is synonymous with Malay culture. The values of local wisdom are still very thick in the life of the Malay people in Siak. The constitutional rights of citizens are regulated in the 1945 Constitution. In relation to fighting for constitutional rights, it cannot be denied that gender issues are an inhibiting factor for the development of society, especially for women. This is also an implication of the lack of system support that accommodates women in honing their potential and creativity, especially in rural areas. Therefore this paper is present as an emotional outpouring of questioning the role and involvement of women in the Merempan Hilir area to improve quality. family life through the agricultural sector built on the basis of rational arguments. The agricultural sector is the main sector that gets great attention and hope in rural communities and this agricultural sector is the main sector of livelihood for the people of the area. this is based on the characteristics of Indonesia as an archipelagic country which incidentally has an agrarian style, so that agricultural activities have become a tradition that is still well preserved today. However, the problem in the life of rural communities in general is the limited access to potential sources in an area. The type of research used is sociological legal research. This paper is the result of research made in the form of a final report and writing in this journal.

show abstract

Model Pemberdayaan Perempuan Dan Pengarusutamaan Gender Melalui Layanan Pendidikan Masyarakat Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Cited by 6 publications

References 0 publications

Pembangunan Pariwisata Perbatasan (Border Tourism) Berbasis Pengarusutamaan Gender

Pembangunan Pariwisata Perbatasan (Border Tourism) Berbasis Pengarusutamaan Gender

Women Empowerment in Indonesia: Community Learning Activity Center Programs

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak Terhadap Pemberdayaan Perempuan Sebagai Pemotong Getah Karet (Kajian Di Kampung Teluk Merempan Kecamatan Mempura Kabupaten Siak)

Contact Info

Product

Resources

About