Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum: Studi Perbandingan Indonesia dan Selandia Baru

Taniady, Vicko

doi:10.33474/jisop.v3i2.13205

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 11 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Dalam sistem politik demokratis, partai politik memerlukan dana kampanye dalam jumlah besar (Ardianto, 2019) agar berhasil dalam referendum dan memperoleh dukungan rakyat yang tercermin dalam hasil pemilu (Noviati, 2016;Basuki, 2020). Bagi partai politik yang minim akan dana kemungkinan besar berakibat kekalahan (Taniady, 2021;Aba et al, 2023). Sistem demokrasi mempromosikan dirinya dengan cara berkampanye (Kansil et al, 2023;Sepriansyah et al, 2021).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Analisis Akuntansi Pemilu Dalam Pelaporan Dana Kampanye Guna Meminimalisir Potensi Salah Saji

Dianawati,

Yani,

Selviasari

2024

JPK

View full text Add to dashboard Cite

Pemilihan umum (pemilu) 2024 ditetapkan pada 14 Februari 2024, setiap peserta pemilu memerlukan dana kampanye dan wajib melaporkan dana kampanye ke KPU sebagai pertanggungjawaban peserta pemilu. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan akuntansi pemilu terkait pengakuan, penyajian, dan pengungkapan dalam pelaporan dana kampanye sekaligus sebagai kebaruan penelitian. Lokasi penelitian dilakukan pada DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data transaksi laporan awal dana kampanye (LADK) periode 2023-2024. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD Partai PERINDO Kabupaten Kediri belum menerapkan akuntansi pemilu yang sesuai dengan PKPU No.18 Tahun 2023 Tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Keputusan KPU No.1677 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum. Pengakuan, penyajian, dan pengungkapan transaksi LADK periode 2023-2024 masih belum sesuai standar yang berlaku karena kurangnya kompetensi SDM.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Analisis Akuntansi Pemilu Dalam Pelaporan Dana Kampanye Guna Meminimalisir Potensi Salah Saji

Dianawati,

Yani,

Selviasari

2024

JPK

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Sukmajati also assessed that Indonesia's democracy in the future will lead to the strengthening of patronage democracy marked by the existence of political links between political actors and voters based on material incentives (money or goods). Another study from Taniady (2021) suggests that Indonesia does not yet have a comprehensive policy of limiting campaign funds, this gal encourages corruption and undermines the democratic order in Indonesia. Judging from the absence of clear regulations regarding the use of personal funds and political parties in campaigns.…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

The Future of Indonesian Patronage Democracy: Political Campaign Financing Reform

Barokah

Hertanto

Warganegara

2022

j. gov. soc. politicol.

View full text Add to dashboard Cite

This study aims to see the relationship between patterns of patronage, clientelism, money politics, and campaign financing within the framework of patronage democracy that occurs in Indonesia. This paper uses the literature review method, the use of this method is related to the practice of patronage democracy and campaign financing which limits researchers in data collection. Data collection is done by collecting various books, scientific articles or journals related to the problem and research objectives. The results of this paper describe the pattern of patronage causing the large campaign costs incurred by each party and the candidate it nominates. The amount of money spent on campaigns can lead to acts of corruption. The solution offered in this paper has two points. First, campaign funding is financed 100% by the state, meaning that no other source of funds is allowed to enter the party. Thus, parties and candidates do not need to look for other sources of funds, so as to avoid the political potential of the party's debt of gratitude to fund owners from outside the party. Second, utilizing social media by conducting campaigns through social media because social media provides an open space with available features. Campaigns using social media can also minimize the expenditure of funds disbursed by the candidates. Thus, efforts to carry out money politics or vote buying will be reduced.

show abstract

Optimalisasi Pembatasan Dana Kampanye Pemilihan Umum: Studi Perbandingan Indonesia dan Selandia Baru

Cited by 2 publications

References 11 publications

Analisis Akuntansi Pemilu Dalam Pelaporan Dana Kampanye Guna Meminimalisir Potensi Salah Saji

Analisis Akuntansi Pemilu Dalam Pelaporan Dana Kampanye Guna Meminimalisir Potensi Salah Saji

The Future of Indonesian Patronage Democracy: Political Campaign Financing Reform

Contact Info

Product

Resources

About