Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19  Pengguna Twitter

Gustomy, Rachmad

doi:10.14710/jiip.v5i2.8781

Cited by 12 publications

(13 citation statements)

References 8 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Dalam konteks narasi antivaksin, kata Iim, hoaks seperti "bumbu penyedap" yang memperkuat keraguan karena faktor agama dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Hal ini juga dipicu oleh sisa-sisa sentimen pilpres dan pilkada beberapa tahun yang lalu, mengakar hingga ke akar rumput menjadi pemahamanpemahaman sendiri [2] . Oleh karena itu, pemerintah perlu menunjukkan transparansi dalam program vaksinasi dan berkolaborasi dengan banyak pihak untuk menggencarkan kampanye tentang manfaat vaksin Covid-19.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Gamifikasi Upaya Menangkal Hoaks Terhadap Informasi Vaksinasi Covid-19 di Social Media dalam Scope Keluarga

Ramadhani

Yudistira

Darmawati

et al. 2022

SWGT

View full text Add to dashboard Cite

Setahun tepat pandemi covid-19 di tanah air ini diumumkan mulai menginfeksi 2 orang oleh Presiden Republik Indonesia, dan saat ini telah mencapai angka total 1,2 juta jiwa, artinya setiap bulannya kurang lebih 600.000 jiwa teridentifikasi covid-19. Perjalanan perjuangan bangsa ini melawan covid menorehkan perjalanan cukup pelik, mulai dari naik turunnya laju sebaran virus corona itu sendiri, jatuh bangun pemerintah menahan laju sebaran covid-19, informasi-informasi misleading dan hoaks begitu deras di masyarakat sehingga pandemi ini menjadi susah tertangani. Hoaks merupakan informasi bohong atau bisa separuh tidak benar, kemudian ditambahkan informasi lain yang bisa mengaburkan informasi aslinya. Penanganan covid-19 ini tidak lepas dari edukasi yang baik dan benar, sehingga masyarakat paham tentang bahaya virus yang telah merengut jutaan jiwa di seluruh dunia ini. Munculnya hoaks salah satunya disebabkan kurang informasi dan informasi bohong atau tidak benar yang muncul secara sistematis. Negara kita telah masuk pada pembentukan herd immunity melalui vaksin covid-19, muncul pro dan kontra ditengah masyarakat menambah deret pekerjaan rumah pemerintah untuk meyakinkan masyarakat ikut serta dalam program pemerintah ini. Sosial media berperan penting dalam mewadahi pendapat-pendapat masyarakat dengan bebas, media-media nasional juga memberikan dukungan melalui akun-akun resminya, sehingga opini baik positif maupun negatif terbentuk liar. Pengabdian masyarakat ini menggunakan metode pembelajaran tentang hoaks vaksinasi sebagai media penyadaran masyarakat memakai gamifikasi yang diterapkan pada aplikasi berbasis web sebagai simulasi eduakasi dan literasi dalam scope kecil yakni keluarga.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Gamifikasi Upaya Menangkal Hoaks Terhadap Informasi Vaksinasi Covid-19 di Social Media dalam Scope Keluarga

Ramadhani

Yudistira

Darmawati

et al. 2022

SWGT

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Akibatnya, masyarakat Indonesia terbelah menjadi dua dan membentuk kelompok yang fanatik dengan calon yang didukungnya masing-masing sehingga menimbulkan ketegangan dengan cara menghina atau menyematkan stempel negatif terhadap kelompok lainnya. 63 Polarisasi di masyarakat ini makin diperparah dengan adanya aktor atau tokoh yang sengaja menebar kebencian terhadap kelompok lain. Ditambah lagi adanya buzzer yang membuat opini-opini bernada kebencian di jejaring sosial media.…”

Section: ) Kondisi Darurat Sosio-politikunclassified

Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi

Prabowo

2022

View full text Add to dashboard Cite

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjelaskan penerapan judicial activism yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan alasan perlunya Mahkamah Konstitusi menerapkan judicial activism dalam putusan presidential threshold melalui penelitian yuridis normatif dengan menjelaskan asas dan prinsip yang saling berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi cukup sering menggunakan judicial activism seperti pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 dan Nomor 102/PUU-VII/2009. Berdasarkan dua putusan itu setidaknya ada tiga pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan judicial activism yang telah terpenuhi dalam kasus presidential threshold yaitu, 1) adanya diskriminasi politik, 2) adanya pelanggaran hak konstitusional, dan 3) terjadi kondisi darurat sosio-politik. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi telah memiliki dasar untuk membatalkan presidential threshold yang telah melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Dengan demikian seharusnya Mahkamah Konstitusi menggunakan judicial activism agar dapat memberikan putusan yang mengedepankan keadilan substantif sehingga bisa menghidupkan nilai kemanfaatan dan keadilan di masyarakat.This study aims to explain the application of judicial activism carried out by the Constitutional Court and the reasons for the need for the Constitutional Court to apply judicial activism in the presidential threshold decision through normative juridical research by explaining interrelated principles. The study results show that the Constitutional Court often uses judicial activism as in the Decisions of the Constitutional Court Number 5/PUU-V/2007 and Number 102/PUU-VII/2009. Based on the two decisions, there are at least three considerations of the Constitutional Court in implementing judicial activism that has been fulfilled in cases of presidential threshold, namely, 1) political discrimination, 2) violations of constitutional rights, and 3) a socio-political emergency occurs. Therefore, the Constitutional Court has a basis for testing the threshold that violates morality, rationality, and intolerable injustice. Thus, the Constitutional Court should use judicial activism to give appreciation for substantial justice to revive the value of expediency and justice in society.

show abstract

“…Mereka yang memiliki dasar agama yang lemah percaya akan desas-desus yang menyesatkan itu. Konspirasi tentang asal-usul wabah ini beredar secara global yang dirangkai dengan ketakutan (panic bulying) (Gustomy 2020). Padahal kondisi ini sudah pernah terjadi ketika zaman nya Rasulullah.…”

Section: Pandemi Dalam Komunikasi Tauhidunclassified

“…Untuk mengurangi atau mencegah klaster keluarga pada masa pandemi ini diperlukan penyuluhan, agar dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran bagi keluarga seperti bagaimana penyebaran covid-19, pentingnya memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, serta menjaga jarak. Mencuci tangan dengan air mengalir lebih efektif dalam memutuskan mata rantai wabah ini dari pada menggunakan hand sanitizer (Gustomy 2020). Klaster ini sangat berbahaya sebab memiliki resiko penularan yang cepat saat salah seorang anggota keluarga yang terpapar wabah ini.…”

Section: Pandemi Dalam Komunikasi Keluargaunclassified

“…Bagi mereka, berita yang bagus adalah berita yang menghasilkan viewer terbanyak. Apa lagi negara Indonesia ini adalah negara yang dimana informasi negatif sangat cepat viral dari pada informasi baik (Gustomy 2020). Maka salah satu peran orangtua untuk mengurangi dampak rusaknya tauhid dalam keluarga juga dengan membatasi penggunaan Televisi dan smartphone.…”

Section: Urgensi Dakwah DI Lingkungan Keluarga Dalam Menyikapi Pandemiunclassified

See 1 more Smart Citation

Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Komunikasi Publik dan Politik: Studi Deskriptif Pentingnya Syiar Dakwah dalam Keluarga

2021

View full text Add to dashboard Cite

Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada berbagai sendi kehidupan manusia, mulai dari dimensi kesehatan, ekonomi, pendidikan, wisata, kuliner, politik, kebijakan publik, bahkan dimensi tauhid. Covid-19 bukan sebatas bencana lokal, ia sudah menjadi ‘pandemi’ yang berarti status darurat berskala global. Jutaan manusia sudah menjadi korban jiwa, dan tak terhitung jumlahnya bagi yang terkena dampak dalam berbagai aspek. Penanganan Covid-19 erat kaitannya komunikasi yang dilakukan setiap elemen. Baik itu komunikasi politik, komunikasi publik, komunikasi dakwah, dan lain sebagainya. Komunikasi pada dasarnya bersifat netral, tergantung kemana pengguna memanfaatkan isu yang berkembang. Terkait pandemi Covid-19, sering kali komunikasi digunakan sebagai media memperkeruh keadaan. Situasi sulit dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk meraih keuntungan politis dengan menyebarkan berita-berita hoaks dan ujaran kebencian terhadap penanggulangan Covid-19 oleh pemerintah. Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Adapun metodologi yang digunakan adalah studi deskriptif terhadap berbagai tema-tema komunikasi di masa pandemi. Seperti komunikasi tauhid, komunikasi keluarga, komunikasi publik, dan komunikasi politik. Hasil penelitian menyimpulkan beberapa hal; Pertama, komunikasi positif yang mendukung program pemerintah jika itu dianggap baik dan bermanfaat bagi penanggulangan wabah pandemi Covid-19. Pihak ini biasanya akan melaksanakan berbagai kebijakan seperti lockdown, PSBB, sosial distancing, protokoler kesehatan, dan vaksinasi. Kedua, adalah komunikasi negatif yang menolak berbagai program pemerintah atas kepentingan politik (kontra dengan pemerintah saat ini). Biasanya, kalangan ini akan menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian terhadap kebijakan penanganan Covid-19 yang dijalankan pemerintah. Kalangan ini tidak melihat informasi secara objektif, melainkan mencari-cari celah untuk menyerang berbagai kelemahan dalam program pemerintah guna mempengaruhi masyarakat luas.

show abstract

Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter

Cited by 12 publications

References 8 publications

Gamifikasi Upaya Menangkal Hoaks Terhadap Informasi Vaksinasi Covid-19 di Social Media dalam Scope Keluarga

Gamifikasi Upaya Menangkal Hoaks Terhadap Informasi Vaksinasi Covid-19 di Social Media dalam Scope Keluarga

Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi

Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Komunikasi Publik dan Politik: Studi Deskriptif Pentingnya Syiar Dakwah dalam Keluarga

Contact Info

Product

Resources

About