Pembentukan Model Perlindungan Anak Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas

Abstract

This paper discusses about the model of protection children of migrant workers that most Keywords: children of migrant workers, child protection model of migrant workers AbstrakTulisan ini membahas mengenai model perlindungan anak buruh migran yang paling tepat dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi model perlindungan anak secara lebih menyeluruh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif action research. Lokasi penelitian dipilih dua desa yang mewakili daerah rural dan semi-urban dari dua kecamatan yang menjadi basis buruh migran, yaitu Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja (semi-urban) dan Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng (rural). Data dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, model perlindungan anak buruh dapat dilakukan dengan memberdayakan pekerja sosial yang ada di Kecamatan dengan membentuk Lembaga Perlindungan Anak Buruh Migran (LPABM)) di tingkat Kecamatan dan Kabupaten; Keanggotaan LPABM di tingkat Kabupaten ini harus terdiri dari komponen Dinsosnakertrans, Calon Buruh Migran/TKI, PJTKI, Pekerja Sosial dan Pemerhati masalah BMI. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya LPABM ini harus bermitra dengan Dinsosnakertrans dan BapermasPPKB.Kata Kunci: buruh migran, anak buruh migran, perlindungan anak buruh migran. PendahuluanHasil studi tahap pertama penelitian ini menunjukkan, bahwa permasalahan yang dialami anak buruh migran sampai saat ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat dan organisasi pemerhati anak secara khusus. Padahal UU No. 23 Tahun 2002 ten-

Kekerasan Anak Pada Keluarga Buruh di Jepara Perspektif Pendidikan Islam

“…Caranya dengan menginisiasi lembaga dan membuat kewenangan baru, yaitu mengorganisir pekerja sosial di bawah satu organisasi Lembaga Perlindungan Anak Buruh Migran (LPABM) yang ruang geraknya meliputi level kecamatan dan kabupaten. Lembaga ini bermita dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani isu-isu perlindungan anak (Ardhanariswari, Handoko, & Marwah, 2012).…”