ABSTRAK, Pengembangan program pemberdayaan kawasan pesisir sering mengalami kendala dalam hal ketidaksesuaian program dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat penerima program, sehingga peruntukkan program tidak tepat sasaran. Dalam hal ini penguatan partisipasi masyarakat pesisir sangat penting dilakukan agar program pemberdayaan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji aspek sustainabilitas program pengembangan masyarakat pesisir Kebumen, yaitu PKPT (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh) yang bersifat top-down, partisipatif dan menginisiasi lahirnya kelembagaan lokal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sasaran penelitian Kelompok Masyarakat Pesisir Desa Jogosimo dan Tegalretno sebagai penerima PKPT, pemerintah desa, Dinas Kelautan dan Perikanan Kebumen, masyarakat dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKPT yang memiliki semangat pemberdayaan dengan mengkombinasikan top-down dan bottomup, ternyata masih diliputi oleh corak top-down yang cukup kuat. PKPT yang bersifat partisipatif awalnya, memberi harapan bagi keberlanjutan program pengembangan yang bukan project semata. Sayangnya ruang bottom-up yang ada direduksi oleh kontrol pengambil kebijakan. Selain itu, keberadaan KMP sebagai pengelola PKPT menyiratkan bentukan dari atas semata serta menambah keragaman berbagai kelompok masyarakat yang sudah terlebih dahulu ada. Banyaknya kelompok masyarakat tersebut justru memberi ruang bagi dominasi elit yang sudah lama berkecimpung di berbagai kelembagaan fungsional desa. Kesimpulan studi ini menekankan pentingnya memperluas ruang bagi corak bottom-up dalam program pengembangan mendatang serta melakukan penguatan kelompok masyarakat pesisir yang sudah ada sebagai upaya menjaga aspek keberlanjutan program pengembangan tersebut.Kata kunci: pengembangan, masyarakat pesisir, top-down, partisipatif PRESERVE THE SUSTAINABILTY OF KEBUMEN COMMUNITY DEVELOPMENT: BETWEEN TOP-DOWN FEATURE, PARTICIPATION AND LOCAL INSTITUTIONAL INITIATIONABSTRACT, The development of coastal empowerment program often faces constraints in terms of non-conformity of the program with the characteristics and needs of the beneficiary community, thus the allocation of the program is not on target. In this case the strengthening of the participation in coastal communities is very important to do so that the empowerment programs are in harmony with the needs of the community. This paper is intended to examine the aspects of sustainability of the development program of coastal communities in Kebumen, which is PKPT (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh = The Development of Resilient Coastal Areas) with top-down characteristic, participatory, and initiating the emerging of local institutions. This research used qualitative method by choosing research location in Jogosimo and Tegalretno villages as recipients of PKPT program, village government, Maritime and Fishery Department of Kebumen, society and so on The research result showed that PKPT with the spirit of empowerment by combining top-d...

The construction process of Matenggeng

The purpose of this study is to analyze the effects of the application of e-government, e-billing and e-SPT on taxpayer compliance. This type of research is quantitative research. The variables in this study consist of one dependent variable and three independent variables. The dependent variable is taxpayer compliance, while the independent variables are application of e-government, application of e-billing, and application of e-filing (e-SPT). The population in this study is Indonesian taxpayer. The sample in this research was 430 respondents who filled out the Likert Scale questionnaire. The sampling technique in this study was incidental sampling, with research instruments using online questionnaires distributed via social media. The data analysis technique in this study used a structural equation model (SEM) with SmartPLS 3.0 software. The results of this study indicate that the application of e-government had a positive and significant effect on taxpayer compliance, the application of e-billing had a positive and significant effect on taxpayer compliance, and the application of e-SPT had a positive and significant effect on taxpayer compliance.

This study departs from the general perception that some legislative candidates understand when campaigning in general elections promising to provide economic welfare to the community. The problem is how to bring economic welfare to the community when the governmental function is the executive's authority. This study aims to answer how the construction of ethnic minority politicians (ethnic Chinese) against the concept of legislative power. Through qualitative research methods, this study will answer research questions using deductive and interpretive data analysis. Data obtained through literature studies and interviews. The results of the research conducted show that Chinese ethnicity has constructed legislative power as a theoretical concept in the modern era but at the level of activity has a variant of skills in articulating.

This paper discusses about the model of protection children of migrant workers that most Keywords: children of migrant workers, child protection model of migrant workers AbstrakTulisan ini membahas mengenai model perlindungan anak buruh migran yang paling tepat dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi model perlindungan anak secara lebih menyeluruh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif action research. Lokasi penelitian dipilih dua desa yang mewakili daerah rural dan semi-urban dari dua kecamatan yang menjadi basis buruh migran, yaitu Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja (semi-urban) dan Desa Dawuhan Kulon Kecamatan Kedungbanteng (rural). Data dipilih dengan menggunakan purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, model perlindungan anak buruh dapat dilakukan dengan memberdayakan pekerja sosial yang ada di Kecamatan dengan membentuk Lembaga Perlindungan Anak Buruh Migran (LPABM)) di tingkat Kecamatan dan Kabupaten; Keanggotaan LPABM di tingkat Kabupaten ini harus terdiri dari komponen Dinsosnakertrans, Calon Buruh Migran/TKI, PJTKI, Pekerja Sosial dan Pemerhati masalah BMI. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya LPABM ini harus bermitra dengan Dinsosnakertrans dan BapermasPPKB.Kata Kunci: buruh migran, anak buruh migran, perlindungan anak buruh migran. PendahuluanHasil studi tahap pertama penelitian ini menunjukkan, bahwa permasalahan yang dialami anak buruh migran sampai saat ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat dan organisasi pemerhati anak secara khusus. Padahal UU No. 23 Tahun 2002 ten-