Pemberian Remisi Bagi Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Abstract

Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi terdapat suatu pengetatan untuk mendapatkan remisi. Dengan adanya pengetatan pemberian remisi bagi narapidana koruptor masih saja terdapat pro dan kontra. Untuk itu penulis menganalisis syarat pemberian remisi terhadap koruptor apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan pengaturan pemberian remisi pada Undang-undang tentang Pemasyarakatan serta kesesuaian dengan teori tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif.
 Syarat pengetatan pemberian remisi koruptor apabila tetap dipertahankan dan tidak mengubah aturan dari Undang - undang tentang Pemasyarakatan, maka dikatakan telah bertentangan dengan Undang - undang tentang Pemasyarakatan. Terkait dengan pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana korupsi jika ditinjau dari teori tujuan pemidanaan terdapat dua pemikiran dalam hal itu.
 Kesimpulan dilihat dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan maka pengaturan syarat pemberian remisi koruptor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 Undang – undang tentang Pemasyarakatan.

Legal Policies in Front of Corruption Bill on Treatment of Remission Between Corruptors and Chicken Thieves

“…Remission which is essentially a reduction in prison term or a "discount" for convict. (Endrawati & Permatasari, 2019) Regarding the granting of remissions for convicts who commit criminal acts of corruption as regulated in Article 34 (A) of PP No. 99 of 2012 concerning Terms and Procedures for Implementation of Rights of Correctional Inmates, if viewed from theory of purpose and punishment, there are two thoughts in that regard.…”