Pemberian remisi terhadap narapidana korupsi terdapat suatu pengetatan untuk mendapatkan remisi. Dengan adanya pengetatan pemberian remisi bagi narapidana koruptor masih saja terdapat pro dan kontra. Untuk itu penulis  menganalisis syarat pemberian remisi terhadap koruptor apakah bertentangan atau tidak bertentangan dengan pengaturan pemberian remisi pada Undang-undang tentang Pemasyarakatan serta kesesuaian dengan teori tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Syarat pengetatan pemberian  remisi koruptor apabila tetap dipertahankan dan tidak mengubah aturan dari Undang - undang tentang Pemasyarakatan, maka dikatakan telah bertentangan dengan Undang - undang tentang Pemasyarakatan. Terkait dengan pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana korupsi jika ditinjau dari teori tujuan pemidanaan terdapat dua pemikiran dalam hal itu. Kesimpulan dilihat dari sudut hierarki peraturan perundang-undangan maka pengaturan syarat pemberian remisi koruptor dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan Pasal 5 Undang – undang tentang Pemasyarakatan.

This study aims at obtaining description of self-acceptance of elderly who live alone by themselves, as well as factors that affect their self-acceptance. This study implemented a qualitstivee approach by interviewing four participants, two males and two femaleswith age range of 60-70 years. Self-acceptance and self-understanding were measured by aspects of feeling equal with others, having self-confidence, being responsible, outward looking and open minded, having self-determination, realizing to self limitations, and accepting the characteristics as a human. Factors that support high self-acceptance are good self-understanding, religiousity, and the attitude of their surrounding that support their presence. Low self-acceptance is caused by failure to achieve dreams and hopes, lack of social support from their children, and weak economic conditions.   Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penerimaan diri warga lanjut usia yang tinggal seorang diri, serta faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan diri mereka. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu wawancara kepada empat partisipan (dua berjenis kelamin laki-laki dan dua berjenis kelamin perempuan) yang tinggal seorang diri dengan rentang usia 60-70 tahun. Penerimaan dan pemahaman akan diri diungkapkan dalam aspek perasaan sederajat dengan individu lain, percaya dengan kemampuan diri, bertanggung jawab, berorientasi keluar diri, berpendirian, menyadari keterbatasan dan menerima sifat-sifat kemanusiaan dirinya. Faktor yang mendukung penerimaan diri yang tinggi adalah pemahaman diri yang baik, nilai-nilai religiusitas, dan sikap masyarakat sekitar yang mendukung kehadiran mereka. Penerimaan diri yang rendah disebabkan oleh faktor, ketidakberhasilan diri meraih impian atau harapan, kurangnya dukungan sosial dari anak, dan kondisi ekonomi yang lemah.

Utilization of technology by state actors to convey political messages should be able to reach various parties to be involved in digital diplomacy carried out on social media. However, the digital diplomacy of the Indonesian Minister of Foreign Affairs Retno Marsudi through her Twitter account @Menlu_RI has not been able to establish twoway communication and does not involve domestic parties. This study uses a qualitative approach using a social media analysis tool in the form of Foller.meThe results showed that the delivery of messages on digital diplomacy on the @Menlu_RI Twitter account was not optimal because it did not involve domestic parties and the lack of use of hashtags so that there was no two-way (dialogical) communication. The suggestion for this research is that the digital diplomacy of the @Menlu_RI Twitter account should maximize the use of hashtags, build two-dialogic communication, and involve domestic parties, especially ministries or officials related to issues or political messages to be conveyed.