Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja dan Upah atas Pekerjaan yang Layak

Abstract

Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek, melainkan juga subjek atas kodratnya sebagai manusia. Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik di tengah masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik (empirical research). Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan oleh narapidana di Lapas Klas I Kota Makassar sudah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 terkait besaran upah yang diterima narapidana 50% sebagai insentif karya narapidana, 35% sebagai dana penunjang pembinaan narapidana, 15% disetor ke Kantor Kas Negara. Konsep ideal pemidanaan terhadap narapidana dengan metode pemberian pelatihan dan diperkerjakan dikombinasi dengan program asimilasi sekaligus memberikan pekerjaan yang layak bagi narapidana.

Efektivitas Pembinaan Keterampilan Dalam Mengurangi Resiko Residivis Narapidana Di Rutan Klas Ii Boyolali

“…Lapas dan Rutan merupakan Unit Tugas di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM yang berfungsi untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan di Indonesia dengan pola reintegrasi sosial. Sistem pemasyarakatan menjadikan narapidana sebagai objek dan subjek dengan tetap mempertahankan kodratnya sebagai manusia pada umumnya, yakni seseorang yang dapat melakukan kesalahan ataupun kekhilafan yang berujung pada pidana (Akbar, 2019). Meskipun narapidana telah dijatuhi hukuman atas kesalahanya namun Pasal 2 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tetap mewajibkan setiap narapidana dan Tahanan untuk mematuhi tata tertib Lapas atau Rutan.…”

Implementasi Pembinaan Keterampilan Dalam Mengurangi Resiko Pemberian Hukuman Disiplin Narapidana Di Rutan Kelas I Surakarta

“…Sistem pemasyarakatan menjadikan narapidana sebagai objek dan subjek yang tetap mempertahankan kodratnya sebagai manusia pada umumnya yang pada suatu waktu dapat melakukan kesalahan ataupun kekhilafan yang berujung pada pidana. (Akbar et al, 2019) Masalah pemberlakuan pidana atau pemidanaan ini sangat penting dalam pemberlakuan hukum pidana dan proses peradilan pidana, bukan hanya dalam teori. Tujuan inti dari hukum pidana itu sendiri adalah agar individu yang melanggar tindak pidana untuk bisa bertobat dan mampu menghindari melakukan pelanggaran hukum lagi (special prevention).…”