Pemerintahan Kolaboratif Sebagai Solusi Kasus Deforestasi di Pulau Kalimantan: Kajian Literatur

Abstract

Indonesia is a country with the largest biodiversityin the world. It has a rich forest both in land and the surface of the land, however the forest-related problemalso occurs in Indonesia. One of the largest islands in the world, namely Kalimantan Island has the largest forest distribution in Indonesia. In fact, it cannot be separated from deforestation issue for plantation, mining, and new residential areas reasons. If there is no monitoring, derforestation will produce increasingly severe forests damage, global climate change, and conservation of native animals in the forest. Collaborative governance is chosen as a means toovercomeg the problem of deforestation, and cooperate to other actors related to the community and jointly reducing this deforestation. Collaborative governance is considered capable to solve problem, especially from actors from the plantantion and mining business sector Further, the expected correlation is to be able to work together without being harmed.
 Keywords: Deforestation, Kalimantan Island, and Collaborative Governance
 Abstrak 
 Indonesia merupakan negara dengan kenanekaragaman hayati terbesar di dunia, memiliki hutan yang kaya kandungan di dalam tanah maupun yang di permukaan tanah, namun permasalahan akan hutan pun tidak menutup bahwa juga terjadi di Indonesia, salah satu pulau terbesar di dunia yakni Pulau Kalimantan memiliki persebaran hutan terbesar di Indonenesia, tidak lepas dari deforestasi baik untuk alasan perkebunan, pertambangan, dan kawasan hunian baru. Deforestasi jika di biarkan terus menerus akan mengakibatkan kerusakan hutan yang semakin parah, perubahan iklim dunia, dan mengancam hewan asli yang ada di dalam hutan tersebut. Pemerintahan kolaboratif di pilih sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan deforestasi ini bekerjasama dengan aktor lain yakni swasta dan masyarakat untuk bersama-sama mengurangi deforestasi ini. Pemerintahan kolaboratif dianggap mampu dalam menyelesaikan permasalahan terutama dari para aktor dari sektor usaha perkebunan maupun pertambangan, korelasi yang di harapkan adalah bisa saling bekerjasama tanpa ada yang dirugikan.
 Kata Kunci: Deforestasi, Pulau Kalimantan, dan Pemerintahan Kolaboratif

Empowerment Program for a Poor Elderly Group in Boyolali, Indonesia

“…Strengthening participation is performed out through aspects of political efficacy, motivation, and institutions (13,16). Political efficacy can be seen from two dimensions, both internally and externally.…”

“…The development paradigm shift has placed humans and society apart from being central but also as subjects of development (2). This means that the presence of human resources will make a major contribution to the sustainability of the program (16). The previous research that has been explored uses the concept of community group participation such as in advocating policy issues (17), rural primary health care system programs (18), malaria control (19,20), disaster preparedness (21), sustainable tourism development (22), youth civic engagement (23), vegetable traceability systems (24).…”

Collaborative Governance in Eucalyptus Oil Industry Development from Forest Area

“…Then, in a research on Legal Aspects of Community Empowerment around the Tarakan Protected Forest [15], it is found that community empowerment around the forest has a very strategic role in preventing and eradicating forest damage in order to preserve Tarakan Protected Forest. Furthermore, Kamnoonwatana in Tando et al [16], in his research on Collaborative Government as a Solution to Deforestation Cases in Kalimantan Island: Literature Review, states that the role of the private sector in collaborative government is of course necessary, especially because the private sector has a large capital both from technicians, finance, managerial that are already standardized and a good pattern of work.…”

Collaborative Governance Dalam Program Perhutanan Sosial Pada HKm Gempa 01 Kurau Barat Bangka Belitung

“…Kerjasama dengan pemangku kepentingan tentunya didukung dari internal organisasi, penguatan kelembagaan dirasa sangat penting dalam pemerintahan kolaboratif ini sebagai salah satu modal dalam melaksanakan kerjasama (Tando, Sudarmo, & Haryanti, 2019). Proses pemberdayaan bertujuan dalam rangka peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat untuk mendapatkan manfaat yang bersumber dari kawasan hutan tersebut.…”