Penanganan Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Atas Status Perkawinan

Abstract

<span lang="EN-US">Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penanganan pelanggaran kode etik anggota </span><span>k</span><span lang="EN-US">epolisian di wilayah hukum Polda Jawa Tengah atas status perkawinan dan bagaimana penanganan ideal atas reposisi pelanggaran kode etik anggota </span><span>k</span><span lang="EN-US">epolisian di wilayah hukum Polda Jawa Tengah atas status perkawinannya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan undang-undang perkawinan nasional yang menganut asas monogami, begitu juga dengan seorang anggota </span><span>k</span><span lang="EN-US">epolisian hanya boleh mempunyai istri satu. Namun demikian boleh memiliki istri lebih dari satu apabila memenuhi syarat-syarat.</span><span lang="EN-US">Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : Penanganan terhadap </span><span>a</span><span lang="EN-US">nggota Polisi yang melakukan pelanggaran kode etik anggota Kepolisian Indonesia atas status perkawinan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, misalnya oknum anggota melakukan kawin siri yaitu pertama adanya laporan, terus dilakukan pe</span><span lang="DA">nyelidikan, dan penyidikan</span><span lang="EN-US"> untuk mengungkap kebenaran kasus tersebut, s</span><span lang="DA">etelah kabar itu benar, maka dilakukan pemeriksaan perkara yang menghadirkan barang bukti dan para saksi maupun korban, setelah dikumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari para saksi maupun korban, maka dibuat berita acara pemeriksaan dan dibuat berita acara pemeriksaaan (BAP) dan dilakukan persidangan terhadap terduga pelanggar dan para saksi maupun korban, serta dijatuhi hukuman kalau benar bersalah sesuai aturan yang berlaku. </span><span lang="EN-US">Perkap No 6 Tahun 2018 sebagai aturan yang ideal dalam p</span><span lang="DA">enanganan </span><span lang="EN-US">tentang perkawinan bagi anggota Polri, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang </span><span lang="DA">K</span><span lang="EN-US">ode </span><span lang="DA">E</span><span lang="EN-US">tik </span><span lang="DA">P</span><span lang="EN-US">rofesi </span><span lang="DA">Kepolisian Negara Republik Indonesia, </span><span lang="EN-US">Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin anggota Polri</span><span lang="DA"> dan merujuk pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. </span><span lang="DA">Adapun tahap penanganan yang ideal terhadap anggota polisi yang melakukan pelanggaran kode etik profesi tentang status perkawianan adalah:</span><span> a</span><span lang="DA">nggota yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar kode etik maka dilakukan pennyelidikan, dan penyidikan</span><span lang="EN-US">,</span><span> s</span><span lang="DA">etelah itu dilakukan pemeriksaan perkara yang menghadirkan barang bukti dan para saksi maupun korban,</span><span> s</span><span lang="DA">etelah dikumpulkan bukti-bukti dan keterangan dari para saksi maupun korban, maka dibuat berita acara pemeriksaan dan dibuat berita acara pemeriksaaan (BAP),Berita acara pemeriksaan (BAP) ini kemudian disampaikan kepada Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk ditindaklanjuti,</span><span> d</span><span lang="DA">ilakukan persidangan terhadap terduga pelanggar dan para saksi maupun korban,Setelah dilakukan persidangan maka Komisi Kode Etik Profesi memutuskan perkara dengan memberikan sanksi,Setelah diputuskan maka tersangka/terpidana menerima dan menjalani sanksi putusan dengan hukuman terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) </span>

Law Enforcement of Unregistered Marriage Practices in Indonesia Lawrence Meir Friedman’s Legal Effective Perspective

“…TNI members who commit polygamy through unregistered marriage, even though he has a first legitimate wife, can be subjected to sanction based on the provision contained in article 279 of the Criminal Code (KUHP) on Obstructed Marriage. 63 64 The strict regulations that applied among members of TNI and the Police can be seen from a Military Court decision number 02-K/PM.II-10/AL/I/2011. In the verdict of an unregistered marriage case, the perpetrator was subject to imprisonment for 1 (one) month 10 (ten) days.…”