Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia

Akmal, Diya Ul

doi:10.54629/jli.v18i3.761

Cited by 7 publications

(8 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Kepastian hukum merupakan indikator bahwa suatu undang-undang termasuk dalam kategori hukum yang baik (Julyano & Sulistyawan, 2019). Salah satu bentuk manefistasi dari nilai hukum tersebut, dengan diaturnya pencatatan perkawinan di Indonesia yang bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Usman, 2018).…”

Section: Hasil Dan Pembahasan Diskursus Sahnya Perkawinanunclassified

“…dan (2) Pasal 2 UU Perkawinan merupakan satu kesatuan dan disisi lain menilai klausul-klausul tersebut berdiri sendiri. Pendapat kedua ini yang menganggap pencatatan perkawinan hanya sebatas kewajiban administrasi namun bukan kewajiban secara syari'at karena apabila pernikahan yang dilakukan telah memenuhi aspek rukun maka pernikahan tersebut pun sah secara islam (Usman, 2018).…”

unclassified

“…Berdasarkan artikel penelitian terdahulu tema pencatatan perkawinan pernah diteliti dari pendektan ushul fikih diantaranya oleh (M. M. Rohman & Mohsi, 2017), (Ma'arif, 2019), (Laksana, 2022) dan (Julir, 2018). Dari pendekatan hukum positif dan perlindungan negara, pencatatan perkawinan pernah diteliti oleh (Usman, 2018), (Mahera & Rahim, 2022) serta (Rahmi & Sakdul, 2016). Dari pendekatan maqashid syariah tema pencatatan perkawina pernah diteliti oleh (Mihardi, 2022), (Nasir, 2016), (Iwan, 2022), (Zubaidah, 2019), dan (Sholehah, 2023).…”

unclassified

See 2 more Smart Citations

Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan

Amar,

Pratama Dharma,

Urrahman

et al. 2024

jtm

View full text Add to dashboard Cite

The practice of sirri marriage is not only carried out by ordinary people, but also by public officials. One of the factors causing this is due to the unclear relationship of legal norms between paragraph 1 and paragraph 2 of Article 2 of the Marriage Law, resulting in different interpretations. On the one hand, it is considered that paragraph 1 and paragraph 2 are one unit, on the other hand, it is considered that the clauses stand on their own. Starting from this, this paper explains the relationship between paragraph 1 and paragraph 2 of Article 2 of the Marriage Law. Data is collected from literature review through library studies. It uses maqashid shari'ah as an analytical tool. This paper argues that the position of marriage registration is in direct contact with the dharuri needs of humans, including the legal protection of wives from physical and psychological violence (hifdz al-nafs), the protection of property obtained during marriage (hifdz al-mal) and the protection of children born from marriage (hifdz nasl). By placing the legal relationship between paragraph (1) and paragraph (2) into an inseparable unity, from the perspective of maqashid shari'ah. So, every marriage that is held is not enough just to fulfil the pillars of marriage but also the elements of marriage registration must be fulfilled in a valid marriage. Keywords: Marriage Registration, Maqashid Shari’ah, Marriage Validity

show abstract

Section: Hasil Dan Pembahasan Diskursus Sahnya Perkawinanunclassified

unclassified

See 1 more Smart Citation

Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan

Amar,

Pratama Dharma,

Urrahman

et al. 2024

jtm

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…31 In Indonesia, it is also possible to request a Fatwa from the Indonesian Ulema Council, even though it is said to be binding as a consideration for those who want it or ask for it. 32 Both from a legal perspective and from an Islamic perspective, it turns out that there are differences in the age of adulthood. The government itself has declared 12 years of basic education, it is likely that the average adult will be 19 years old without distinguishing between men and women.…”

Section: Political Law Minimum Age Of Marriage and National Educationmentioning

confidence: 99%

Legal Politics of Affidavit Prohibited Marriage for Junior High School Student

Suhartono¹,

Dillah²,

Sujono³

2023

J. Law. Syaria.

View full text Add to dashboard Cite

The background of the research was the existence of a statement letter prohibiting marriage for junior high school students in the city of Surakarta-Solo, which was later withdrawn by the school. The rules have been in effect for five years, the revocation is motivated by the wishes of the parents. The fact is that many junior high school children are now married. Through normative legal research methods, it examines problems regarding marriage prohibitions and then looks at the flow of legal politics policies that give birth to policies on the age limit for marriage. The discussion focuses on national legal politics regarding the age limit for marriage for men and women by looking at phenomena in the world of education. Judging from the minimum age, then like the government's anxiety regarding the world of education, the issuance of the Constitutional Court's decision was greeted by the issuance of a law to limit the age of marriage to nineteen years. Regulations in the form of laws regarding the limitation of the minimum age for marriage are basically not laws. If anyone seems to disagree with the rules, it is forbidden to marry at the junior high school level, which basically has the same goal, namely to anticipate early marriage.

show abstract

“…Permasalahan yang diakibatkan oleh perubahan iklim berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia (Luqmania et al, 2022). Perubahan iklim berdampak pada perubahan pola curah hujan, frekuensi dan distribusi cuaca, mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan laut, bencana alam, penyakit pada manusia, dan dampak negatif lain pada manusia, hewan, dan tumbuhan (Heshmati, 2020). Case et al (2007) menyatakan bahwa tingginya kenaikan permukaan air laut dan penurunan daratan akibat perubahan iklim sangat berpotensi menyebabkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologi yang luas bagi Indonesia.…”

Section: Pendahuluanunclassified

Edukasi Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Menggunakan Film Dokumenter

Zukmadini

Rohman

2023

Kumawula

View full text Add to dashboard Cite

Peningkatan emisi gas rumah kaca telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Hal ini berdampak pada perubahan pola curah hujan dan cuaca yang tidak menentu, mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan laut, bencana alam, penyakit pada manusia, dan dampak negatif lainnya. Dalam menghadapi fenomena tersebut, sektor pendidikan merupakan salah satu elemen penting yang berperan dalam memberikan edukasi perubahan iklim kepada masyarakat. Pengetahuan mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sangat diperlukan bagi siswa usia sekolah untuk melakukan aksi nyata dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang tidak dapat dihindari. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada siswa SMP 11 Kota Bengkulu mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim menggunakan film dokumenter. Kegiatan dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode pendidikan masyarakat. Kegiatan edukasi dilakukan terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran IPA. Evaluasi kegiatan dilakukan dengan mengukur pengetahuan siswa sebelum dan sesudah diberikan edukasi. Berdasarkan hasil kegiatan, diperoleh rata-rata pengetahuan siswa terhadap pengetahuan iklim sebelum diberikan edukasi sebesar 74,14. Setelah diberikan edukasi menggunakan film dokumenter, pengetahuan siswa meningkat menjadi 78,64. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwasanya edukasi menggunakan film dokumenter dapat meningkatkan pengetahuan siswa mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

show abstract

Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum Di Indonesia

Cited by 7 publications

References 0 publications

Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan

Kedudukan Pencatatan terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan

Legal Politics of Affidavit Prohibited Marriage for Junior High School Student

Edukasi Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim Menggunakan Film Dokumenter

Contact Info

Product

Resources

About