Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban

Gunawan, Setiyo; Darmawan, Raden Doddy Lukito; Juwari, Juwari; Qadariyah, Lailatul; Wirawasista, Hakun; Firmansyah, Awaludin Rauf; Hikam, Mochammad Ainun; Purwaningsih, Indriana; Ardhilla, Mohammad Fandy

doi:10.12962/j26139960.v4i1.6446

Cited by 27 publications

(27 citation statements)

References 1 publication

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Dipilihnya UMKM sebagai agen penggerak halal value chain bukanlah tanpa alasan. UMKM telah menjadi tonggak penggerak perekonomian nasional dan merupakan unit usaha yang sangat dekat dengan berbagai lapisan masyarakat [5] . Hal ini menjadi sangat strategis mengingat dalam Masterplan Ekonomi Syariah Republik Indonesia tahun 2019-2024 pertumbuhan masyarakat menengah di Indonesia meningkat hinga 7%-8% per tahun [6] .…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Pendampingan sertifikasi dirasa menjadi sebuah langkah yang tepat untuk mengawal para pelaku UMKM dalam mendapatkan sertfikasi halal dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Sertifikasi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban produsen pada konsumen sekaligus sebagai sarana pemasaran dan peningkatan kepercayaan dan kepuasan konsumen [5] . Program yang akan diusung adalah mengadakan pendampingan pada para pelaku UMKM mulai dari pelatihan untuk lolos sertifikasi halal hingga pemenuhan syarat administratif dari LLPOM-MUI.…”

Section: Pendahuluanunclassified

See 1 more Smart Citation

Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Savitri

Putra

2022

SWGT

View full text Add to dashboard Cite

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang bekerjasama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah mendefinisikan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penggerak utama halal value chain dalam Masterplan Ekonomi Syariah yang dirilis pada tahun 2019. Dipilihnya UMKM sebagai agen penggerak halal value chain bukanlah tanpa alasan. UMKM telah menjadi tonggak penggerak perekonomian nasional dan merupakan unit usaha yang sangat dekat dengan berbagai lapisan masyarakat. Hal ini menjadi sangat strategis mengingat dalam Masterplan Ekonomi Syariah Republik Indonesia tahun 2019-2024 pertumbuhan masyarakat menengah di Indonesia meningkat hinga 7%-8% per tahun. Sayangnya sertifikasi halal di Indonesia saat ini masih belum optimal. Masih banyak pelaku UMKM yang belum sadar akan pentingnya melakukan sertifikasi halal. Beberapa penyebabnya natara lain adalah kurangnya kesadaran konsumen akan sertifikasi halal, sehingga pelaku usaha makanan halal tidak melihat sertifikasi halal sebagai sebuah added value dalam bisnis mereka. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami mengusulkan solusi dalam bentuk sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada UMKM di kota Surabaya terkait proses produksi halal dan bisnis digital. Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi pelatihan kader halal untuk memberikan sosialisasi mengenai konsep halal hingga Sistem Jaminan Halal (SJH) dan pendampingan dalam implementasi proses halal. Program-program tersebut diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan dan informasi yang cukup khususnya bagi UMKM untuk menuju proses sertifikasi halal bagi produknya, sekaligus membantu UMKM tersebut untuk mempersiapkan diri menuju transformasi digital.

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Savitri

Putra

2022

SWGT

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini, diawali dengan kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pelaku pengabdian masyarakat sebelumnya [10]…”

Section: Seleksi Usaha Mikro Dan Kecilunclassified

Merajut Ekosistem Industri Halal dalam Menumbuhkembangkan Usaha Kompetitif Melalui Merdeka Belajar

Gunawan

Rakhmawati²,

Juwari³

et al. 2022

SWGT

Self Cite

View full text Add to dashboard Cite

Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan sebuah Peraturan Pemerintah. PP 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH). Salah satu regulasi penting adalah berubahnya sifat sertifikasi halal yang semula voluntary (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi mandatory (wajib). Disisi lain, Kampus Merdeka, mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semaikin otonom dan fleksibel, bertujuan demi terciptanya kultur belajar yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. Kegiatan KKN mahasiswa yang dipadukan dengan pengabdian masyarakat berbasis produk halal sangat tepat dalam menempa kemampuan dan jiwa sosial, berkarya, mendidik untuk menempa diri pada lingkungan sebenarnya. Pendampingan yang intensif dan terprogram mampu memberikan nilai tambah dan secara tidak langsung ikut mendukung berlangsungnya ekosistem industri halal. Berdasarkan capaian indikator kesiapan mitra dalam pendaftaran sertifikasi halal dan hasil diskusi dengan tim internal, maka terdapat 14 UMKM yang diberikan rekomendasi dan fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal gratis. Adapun 5 UMKM lainnya belum dapat direkomendasikan karena terkait dengan belum dimilikinya ijin edar yang juga menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan pendaftaran sertifikasi halal

show abstract

“…Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini akan dilakukan dengan melakukan kegiatan sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pelaku pengabdian masyarakat sebelumnya (Gunawan et al, 2020). Kegiatan ini dilakuksan sebagai tahap awal untuk proses penyampaian materi dan memahamkan pelaku usaha khususnya pelaku UMKM terkait kebijakan jaminan produk halal.…”

Section: Solusi Dan Metode Kegiatanunclassified

Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Gunawan¹,

Juwari²,

Aparamarta³

et al. 2021

SWGT

Self Cite

View full text Add to dashboard Cite

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah disahkan dan resmi berlaku per tanggal 17 Oktober 2019. Dalam UU JPH tersebut sifat sertifikasi halal yang semula bersifat voluntary (sukarela) bagi pelaku usaha, telah berubah menjadi mandatory (wajib). Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga termasuk dalam ruang lingkup kebijakan jaminan produk halal tersebut. Kota Surabaya memiliki pertumbuhan UMKM yang terus bertumbuh setiap tahunnya. Kebijakan mandatory sertifikasi halal tersebut memiliki problematika tersendiri bagi UMKM di Surabaya yakni (1) Pemahaman tentang regulasi dan syarat pendaftaran sertifikasi halal yang masih minim, (2) Pengetahuan dasar terkait pentingnya memenuhi persyaratan Sistem Jaminan Halal (SJH) agar produk dinyatakan halal dirasa masih kurang, dan (3) Pembiayaan sertifikasi halal yang masih memberatkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, Pengabdian Masyarakat ini merumuskan solusi dengan beberapa tahap melalui pelatihan, pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi sertifikat halal. Berdasarkan capaian indikator kesiapan mitra dalam pendaftaran sertifikasi halal dan hasil diskusi dengan tim internal, maka terdapat 11 UMKM yang diberikan rekomendasi dan fasilitasi pendaftaran sertifikasi halal gratis. Adapun 10 UMKM lainnya belum dapat direkomendasikan karena terkait dengan belum dimilikinya ijin edar yang juga menjadi salah satu persyaratan dalam pengajuan pendaftaran sertifikasi halal.

show abstract

Pendampingan Produk UMKM di Sukolilo menuju Sertifikasi Halalan Thayyiban

Cited by 27 publications

References 1 publication

Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Merajut Ekosistem Industri Halal dalam Menumbuhkembangkan Usaha Kompetitif Melalui Merdeka Belajar

Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Contact Info

Product

Resources

About