Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan

Komariah, Siti; Lewoleba, Kayus Kayowuan

doi:10.26623/julr.v4i2.4058

Cited by 2 publications

(2 citation statements)

References 2 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Penyidik kepolisian mempertimbangkan kondisi fisik anak tetapi pada sisi lain juga harus mempertimbangkan waktu yang tersedia, padahal pengungkapan jaringan peredaran narkotika biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Kepolisian dapat menunda proses penyidikan sampai kondisi kesehatan anak pulih, tetapi waktu penundaan tersebut tentu tidak dapat dilakukan terlalu lama (Komariah & Lewoleba, 2021). Keadaan ini sering menyebabkan kepolisian terpaksa melakukan penyidikan terhadap anak yang kurang sehat tetapi proses pemeriksaannya diupayakan sangat ringan dan rileks tanpa adanya tekanan fisik maupun psikis terhadap anak.…”

Section: Hasil Dan Pembahasan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebaga...unclassified

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Saragih

Zulyadi

Siregar

2023

JEHSS

View full text Add to dashboard Cite

The purpose of this study was to analyze the legal protection arrangements for child narcotics abusers and their obstacles in the Belawan Harbor Police Legal Area. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the study indicate that the legal protection carried out against children as narcotics abusers in Indonesia based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has been regulated starting from the process of investigation, arrest, detention, prosecution, examination in court and correctional. The Belawan Harbor Police Resort has made efforts to protect children who use narcotics by fulfilling children's rights during the investigation process, as well as seeking to resolve cases through diversion. Various obstacle factors faced by the protection of children who abuse narcotics are deviant behavior from child suspects, pressure on children from narcotics networks, the detention time of children is relatively short, there are restrictions on diversion requirements as non-repetition of criminal acts, and the cost of resolving cases through diversion is relatively large for costs. rehabilitation and consultation costs. It is recommended that the police not use children to uncover narcotics networks. The government needs to consider revising the SPPA Law by removing the diversion restriction as regulated in article 7 paragraph (2). The government needs to consider fully covering the costs of rehabilitating children who use narcotics at a more reasonable cost standard.

show abstract

Section: Hasil Dan Pembahasan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebaga...unclassified

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Saragih

Zulyadi

Siregar

2023

JEHSS

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Gelora Martanti e-ISSN : 2621-4105 perempuan yang sangat rentan mengalami diskriminasi dan negara wajib memenuhi HAM secara utuh. 35 UU Perlindungan Konsumen tidak secara jelas menyebut atau mengatur konsumen yang berkebutuhan khusus (disabilitas) namun dalam pengertian konsumen pada UU Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan: "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan." Konsumen penyandang disabilitas termasuk konsumen yang juga dilindungi oleh UU Perlindungan Konsumen.…”

Section: Perlindungan Konsumen Bagi Penyandang Disabilitas Pada Sekto...unclassified

Perlindungan Konsumen bagi Penyandang Disabilitas pada Sektor Perdagangan Online Berbasis Aplikasi Marketplace

Martanti

2023

JULR

View full text Add to dashboard Cite

This research aims to analyze what is needed from the standard features of consumer complaint services for consumer protection that must exist in every marketplace to ensure that all consumers, including consumers with disabilities, can easily access consumer complaint services in the marketplace where they transact. The problem in this study is about how to fulfill consumer protection for users of the e-commerce trade sector who come from people with disabilities. This research method uses normative juridical research methods with a qualitative approach. In this research, it is known that until now there is no legislation that specifically regulates consumer protection for persons with disabilities in the online trading sector. The results of this study based on a brief research on customer care services in marketplace applications in Indonesia concluded that marketplaces have different means and ways of handling consumer complaints. Most marketplaces use FAQs that are divided based on the category of obstacles most often faced by consumers, and only some marketplaces have customer care services through hotlines (telephone lines). This is unfortunate considering that customer care services through a hotline or telephone line will greatly help visually impaired people to complain about their complaints or obstacles in transacting on the marketplace directly.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hal yang diperlukan dari standar fitur layanan pengaduan konsumen guna perlindungan konsumen yang wajib ada di setiap marketplace untuk menjamin bahwa seluruh konsumen termasuk konsumen dengan disabilitas bisa mendapatkan kemudahan untuk mengakses layanan pengaduan konsumen pada marketplace tempat mereka bertransaksi. Urgensi penelitian dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pemenuhan perlindungan konsumen terhadap pengguna sektor perdagangan e-commerce yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini diketahui bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen bagi penyandang disabilitas pada sektor perdagangan online. Hasil pada penelitian ini berdasarkan penelitian singkat atas layanan customer care pada aplikasi marketplace yang ada di Indonesia disimpulkan bahwa marketplace memiliki sarana dan cara yang berbeda dalam menangani aduan konsumen. Sebagian besar marketplace menggunakan melalui FAQ yang dibagi berdasarkan kategori kendala yang paling sering dihadapi oleh konsumen, dan hanya sebagian marketplace yang memiliki layanan customer care melalui hotline (saluran telepon). Hal ini sangat disayangkan mengingat layanan customer care melalui hotline atau saluran telepon akan sangat membantu disabilitas tunanetra untuk mengadukan keluhan atau kendalanya dalam bertransaksi pada marketplace secara langsung. Keywords:

show abstract

Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan

Cited by 2 publications

References 2 publications

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Perlindungan Konsumen bagi Penyandang Disabilitas pada Sektor Perdagangan Online Berbasis Aplikasi Marketplace

Contact Info

Product

Resources

About