Penerapan Pemilu Berintegritas Dan Jaminan Kesetaraan Hak Politik Dalam Pendaftaran Pemilih: Studi Kasus Pada Pilkada Samosir Tahun 2015

Abstract

Tahapan Pilkada Kabupaten Samosir tahun 2015 khususnya pada pendaftaran pemilih menuai berbagai kendala. Integritas dari Pemilu mengharuskan adanya jaminan kesetaraan hak-hak politik dan hak pilih universal pada setiap warga negara. BerdasarkanData Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri, sebagai sumber awal pendataan yang kemudian dimutakhirkan dengan data di lapangan, ditemukan sejumlah calon pemilih yang sudah berhak memilih namun tidak terdaftar dalam DP4 karena ketiadaan dokumen kependudukan sehingga secara administrasi mereka tidak berhak untuk didaftarkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagai penyelenggara Pemilu berusaha melindungi hak konstitusi setiap warga negara tanpa terkecuali dengan mengakomodir mereka melalui penggunaan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang hanya dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.Namun sesuai Undang-undang Adminitrasi Kependudukan hal ini bukan bagian dari dokumen kependudukan.Permasalahan yang muncul adalah bagaimana efektivitas kehadiran SKD dalam melindungi hak pilih warga.Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan konsep Pemiluberintegritas dan kesetaraan hak politik sebagai pisau analisis. Hasil analisis menunjukan bahwa akomodir penggunaan SKD tersebut dinilai efektif melindungi hak pilih warga yang sebelumnya terancam hilang yaitu mereka dari kalangan pemilih pemula, pemilih apatis terhadap dokumen kependudukan dan pemilih dari penganut aliran kepecayaanParmalim. Pada akhir tulisan ini, penulis menyarankan dalam rangka pemberian jaminan hak pilih melalui akurasi data Pemilu, diperlukan adanya penyesuaian regulasi antara teknis pendataan pemilih dengan kependudukan, memelihara data base pemilih secara berkelanjutan dan integrasi data base pemilih dengan data administrasi kependudukan.

Analysis of Community Participation in the 2020 Medan Mayor Election During the Covid-19 Pandemic

“…Beginning with election preparations for distributing logistics in the form of banners and advertising in campaign areas as a form of political outreach. This socialization was carried out to introduce regional head candidate pairs to the surrounding community in the form of conveying the vision and mission, the political parties that carry them, as well as programs that will be implemented in the future if he is elected to assume the duties and responsibilities as regional head, namely the mayor (Pasaribu et al ., 2018).…”

Analisis Integritas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pendataan Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020 di Kecamatan Medan Polonia

“…Hal ini dilakukan karena data pemilih yang bersumber dari KPU masih menjadi permasalahan karena daftar pemilih yang seharusnya telah dilakukan perbaikan muncul dengan permasalahan yang menggambarkan seakan belum ada perbaikan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Oleh karena itu petugas PPDP memiliki peran penting dalam proses penyusunan daftar pemilih (Pasaribu et al, 2018).…”

Profesionalisme Penyelenggara Adhoc dalam Keberatan Saksi di Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan

“…Penelitian yang dilakukan Jamaluddin (2016) mengarah kepada penyelenggara adhoc pada semua tingkatan dan tidak fokus pada salah satu tahapan pemilu secara mendalam. Penelitian Rahayu (2018) dan Pasaribu (2018), kedua penelitian tersebut juga berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini fokus pada tahapan rekapitulasi di tingkat kecamatan, sedangkan penelitian Pasaribu dan Rahayu tersebut memiliki fokus penelitian yang berbeda.…”