Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak

Abstract

This article aims to determine and analyze the application of sanctions against traffic violations committed by children at the Tanjung Jabung Barat Police and to identify and analyze the constraints of implementing sanctions for traffic violations committed by children at the Tanjung Jabung Barat Police. This research is a type of empirical juridical research. The results showed that the form of sanctions against motor vehicle traffic violations committed by children at the Tanjung Jabung Barat Police was divided into 5 (five) forms of action sanctions. The number of traffic violations subject to action sanctions is not specifically pegged for any violations, the form of sanctions given is submitted to members of the Tanjabbar Police Traffic Unit, but generally the sanctions for action are in the form of push ups and being called by their parents and then making a letter of agreement or statement not to repeat again . Constraints in implementing sanctions for traffic violations committed by children at the Tanjung Jabung Barat Police are limited facilities and infrastructure and financial position to be allocated for the application of these sanctions that have not been budgeted for by the government besides its application requires policies and SOPs that must be standardized first through regulatory regulations. legislation. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Tanjung Jabung Barat dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Polres Tanjung Jabung Barat terbagi atas 5 (lima) bentuk sanksi tindakan. Jumlah pelanggaran lalu lintas yang dikenakan sanksi tindakan tidak dipatok khusus untuk pelanggaran apa saja, bentuk sanksi yang diberikan diserahkan kepada pihak anggota Satlantas Polres Tanjabbar, tetapi pada umumnya sanksi tindakan berupa push up dan dipanggil orang tuanya dan kemudian membuat surat perjanjian atau pernyataan tidak mengulangi lagi. Kendala dalam penerapan sanksi tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Polres Tanjung Jabung Barat yaitu keterbatasan sarana dan prasarana dan kedudukan keuangan untuk dialokasikan untuk penerapan sanksi tindakan ini belum dianggarkan oleh pemerintah selain penerapannya memerlukan kebijakan dan SOP yang harus dibakukan dulu melalui regulasi peraturan perundang-undangan

Law Enforcement of Single Traffic Accidents Causing Death and Injury of Passengers

“…First, except for the articles on traffic offenses, all of them are interpretative, which may result in disparity in their application. Secondly, the criminal sanctions imposed are not severe enough to be considered unresponsive to public reaction to traffic crimes (Rauf et al, 2021). Concerning the issue of the low punishment imposed on perpetrators of traffic crimes, normatively, it can be explained that first, the maximum punishment imposed is relatively low, ranging from one year to five years.…”

“…Traffic and public transportation have a strategic role in supporting national development, in the context of efforts to promote public welfare, following the laws of the Republic of Indonesia (Rauf et al, 2021). As part of the national transportation system, public transport must be developed and has the potential to play a role in achieving safety, welfare, traffic order, and public transport can support economic development and the development of science and technology, regional autonomy, and accountability, and can govern the country.…”

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia

“…UU LLAJ sejatinya merupakan ketentuan yang sifatnya lex specialis jika dibandingkan dengan KUHP. 25 Jika KUHP mengatur hukum pidana yang sifatnya umum, maka UU LLAJ memiliki pengaturan yang sifatnya spesifik terkait dengan hukum pidana yaitu hanya berfokus pada tindak pidana yang orientasinya adalah pada laka lantas. Hal ini juga menegaskan bahwa ketentuan UU LLAJ yang sifatnya spesifik juga dapat menegasikan ketentuan KUHP jika secara spesifik ketentuan UU LLAJ yang lebih layak diterapkan.…”