Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Abstract

<p>Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah kompetensi pemerintah desa, sistem pengendalian internal (SPI), dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi dari penelitian ini adalah kepala desa dan bendahara desa se-Kota Pariaman yang berjumlah 110 orang. Sampel pada penelitian ini mengambil seluruh total populasi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda setelah uji asumsi klasik terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan system pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Penataan Dana Desa Di Desa Kecamatan Namorambe

“…Pemerintah desa haru memiliki penjabat penata keuangan yang mampu menyusun informasi keuangan yang dapat akurat dan dapat dipercaya sehingga pertanggungjawaban penataan dana desa dapat diterima kalayak banyak. Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa variabel kapasilitas berpengaruh signifikan terhadap pertanggungjawaban penataan dana desa, dengan Menyusun informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari penataan dana desa (Puspa & Prasetyo, 2020); (Pahlawan et al, 2020); (Periansya & Sopiyan, 2021); (Mualifu et al, 2019); (Umaira & Adnan, 2019); (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Sedangkan penelitian menurut (Sweetenia et al, 2019); dan (Widyatama et al, 2017) mengatakan bahwa variabel kapasilitas tidak berpengaruh terhadap pertanggungjawaban penataan dana desa.…”

“…Standar Audit mematuhi PP Nomor. 60/2008 dengan menetapkan 5 elemen pengendalian internal yang terpaut dengan Statment COSO (1992) (Puspa & Prasetyo, 2020); (Arfiansyah, 2018); (Pahlawan et al, 2020) ; (Periansya & Sopiyan, 2021); (Mualifu et al, 2019); (Martini et al, 2019); (Sweetenia et al, 2019); (Atiningsih & Ningtyas, 2019); (Widyatama et al, 2017). Dari penjelasan diatas maka peneliti menarik hipotesis: H2: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertanggungjawaban penataan Dana Desa.…”

“…Berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 pasal 72 pemerintah desa diharuskan mengungkapkan informasi yang lengkap atas informasi penataan keuangan yang telah dibuat dan harus dilakukan pertanggungjawaban pendanaan desa tersebut kepada masyarakat secara tertulis serta harus mudah diakses melalui papan pengumuman dan media elektronik. Penelitian (Puspa & Prasetyo, 2020); (Superdi, 2017);(Nurlaili, 2016); (Wahyuni & Sulindawati, Ni Luh Gede Erni Trisna, Herawati, 2014); (Mustofa, 2012)…”

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana BTT Covid 19 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

“…SPIP berperan dalam mempromosikan akuntabilitas, yaitu memastikan legalitas dan keteraturan operasi instansi pemerintah serta berkontribusi terhadap peningkatan kualitas informasi dan efektivitas manajemen secara umum (Nogueira dan Jorge, 2017). Penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, karena prosedur pengelolaan keuangan yang ditetapkan melalui penerapan SPIP meminimalisir tindakan penyelewangan, mencegah terjadinya kecurangan dan korupsi, memberikan keyakinan memadai atas pengelolaan keuangan dan pengamanan aset sesuai peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian bahwa pelayanan publik dilakukan secara ekonomis dan efisien (Ichlas et al, 2014;Juwita, 2014;Widyatama et al, 2017;Arfiansyah, 2020;Puspa dan Prasetyo, 2020).…”

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa

“…Kurang optimalnya tingkat kepatuhan ini disebabkan banyak faktor antara lain pengetahuan pajak (Cheisviyanny, 2018), kompetensi bendahara (Puspa & Prasetyo, 2020) maupun kurangnya pengawasan (Muamarah & Suyani, 2019). Subandi & Fadhil (2018) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Bendahara Desa di Kota Batu.…”