Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia

Sarnawa, Bagus

doi:10.18196/jmh.2017.0088.42-51

Cited by 3 publications

(4 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Kedua. Bagi ASN yang aktif mengurus partai politik, maka harus mengundurkan diri agar birokrasi dapat berjalan secara stabil dan mendukung setiap kebijakan dari golongan politik manapun yang berkuasa di pemerintahan (Sarnawa, 2017). Pelanggaran netralitas ASN tentu akan mengganggu kinerjanya dalam menjalankan fungsi dan perannya, dimana disebutkan setidaknya memiliki tiga fungi yaitu : (1) melaksanakan pelayanan publik, (2) pelaksana pembangunan yang profesional, dan (3) perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan (manajemen pemerintahan) (Awaluddin & Ahmad, 2019).…”

Section: Pendahuluanunclassified

Motif Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Solok Tahun 2020

Assyahri

Budi

Vaguita³

et al. 2022

JESS

View full text Add to dashboard Cite

As the executor of government policies, the State Civil Apparatus (ASN) upholds the principles that have been established based on the laws and regulations, one of which is the principle of neutrality. However, violations of ASN neutrality cannot be avoided, this problem is influenced by various motives. The Regional Head Election (pilkada) in Solok district in 2020. To see these motives, the authors conducted research using descriptive qualitative methods. Informants from the research were determined by purposive sampling technique. Data were taken by interview, observation, and documentation. Then the data is processed by source triangulation. So that the research results show that violations of ASN neutrality occur due to internal motives and external motives. The internal motives are the desire to get a better position and the emotional closeness between ASN and the candidate pair. Internally, the position is threatened if it does not side with one of the candidates who are predicted to win. The limited authority of Bawaslu in terms of following up on ASN who commits a violation is a gap for ASN to commit a violation

show abstract

Section: Pendahuluanunclassified

Motif Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Solok Tahun 2020

Assyahri

Budi

Vaguita³

et al. 2022

JESS

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Semenjak orde lama hingga saat ini, perspektif partai politik menganggap PNS sebagai alat mobilisasi (Sarnawa, 2017). Habitus ini telah menjamur selama sekian dekade, sehingga PNS selalu menjadi kekuatan utama pada setiap kontestasi pemilihan umum.…”

Section: Kekerasan Simbolik: Legitimasi Kekuasaan Dan Patuh Pada Aturanunclassified

“…Aspek moralitas hanya dapat dibangun dari dalam diri PNS melalui institusionalisasi aturan yang tegas. Secara historis, pemilu telah menunjukkan bahwa birokrasi sebagai struktur yang memberi ruang untuk kekerasan simbolik bertahan sekian dekade (Sarnawa, 2017). Perspektif ini menjadi argumen bahwasanya pelanggaran netralitas bukan melihat PNS sebagai subjek pelanggaran, tetapi objek dari habitus kekerasan struktural.…”

Section: Strategi Pemulihan Netralitas Pnsunclassified

TANTANGAN IMPLEMENTASI NETRALITAS PNS (Kajian Kekerasan Simbolik dalam Pilkada)

Muttaqin

Idris

Wang

2021

JWP

View full text Add to dashboard Cite

Pada arena pemilihan langsung, pegawai negeri sipil (PNS) selalu dianggap sebagai mesin politik yang memiliki peluang untuk mengumpulkan suara. Bourdieu memandang kekerasan simbolik terjadi secara laten, kekuasaan selalu membangun birokrasi dalam struktur hirarkis sehingga dalam pemilihan langsung PNS selalu dalam kondisi dilematis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif interpretatif. Bahan kepustakaan sebagai sumber data. Data dikumpulkan penelusuran literatur, jurnal buku, dokumen atau sumber data yang terkait dengan penelitian. Validasi data melalui pemeriksaan anggota atau memeriksa temuan menggunakan interpretasi secara tertulis dari akademisi bidang tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reproduksi konjungtur terjadi secara berkelanjutan, keterlibatan PNS dalam pemilu dari orde lama hingga saat ini, di tengah pandemi harus dilihat dengan meta perspektif. Kekerasan simbolik terhadap PNS dapat ditekan dengan pencabutan hak suara. Tindakan ini diikuti dengan sanksi tegas pada sebelum dan sesudah pemilu.

show abstract

“…While research Sarnawa (2017) & Hartini (2009 each evaluatively discussed the history of changing acts, implementation barriers, and weaknesses in the implementation of laws regulating the neutrality of State Civil Apparatus. Sarnawa (2017) proposed the formation of the State Civil Apparatus Commission (KASN), which, as it is known that the work of the State Civil Apparatus Commission (KASN) has not been optimal for several reasons. According to Hartini (2009), This is because the existing law only regulates ASN membership in political parties.…”

Section: Introductionmentioning

confidence: 99%

The Dilemma in Neutralizing the State Civil Apparatus (ASN) and Alternative Solutions

Sihaloho¹,

Herlan²

2020

J. Bina Praja

View full text Add to dashboard Cite

According to a State Civil Apparatus Commission (KASN) report in 2019, more than 200 State Civil Apparatus (ASN) violated neutrality in the general elections and local elections during the 2015-2018 period. Based on a preliminary study, it found that several violations had occurred because of a dilemma for the State Civil Apparatus (ASN) concerned. State Civil Apparatus (ASN) must be neutral by the law mandate, but they cannot be impartial if they want their career as State Civil Apparatus (ASN) not to be damaged. This study uses a normative legal research method with a literature study research design. This study seeks to examine the effects of bureaucratic politicization and find win-win solutions to the problems experienced by the State Civil Apparatus (ASN). The results of this study emphasize the need to expand the authority of the State Civil Apparatus Commission (KASN) to impose sanctions on violators of neutrality. The implications of this research are the following six practical recommendations: first, the existing rules after the enactment of Law No. 5/2014 must be revised so that Civil Service Officer (PPK) was no longer given position to politicians, but rather the senior State Civil Apparatus (ASN); secondly, election criminal law enforcement does not need to involve the police, and the prosecutor's office (just General Election Supervisory Agency); third, localization of the State Civil Apparatus Commission (KASN) by establishing a State Civil Apparatus Commission (KASN) in the regions to increase the effectiveness of the oversight function of the State Civil Apparatus (ASN); fourth, the length of service for officials is only one term; fifth, the abolition of voting rights for State Civil Apparatus (ASN); sixth, changing the career guideline model of the State Civil Apparatus (ASN) from regional government autonomy to the central government by the rank or class.

show abstract

Pengaturan dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara di Indonesia

Cited by 3 publications

References 0 publications

Motif Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Solok Tahun 2020

Motif Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Solok Tahun 2020

TANTANGAN IMPLEMENTASI NETRALITAS PNS (Kajian Kekerasan Simbolik dalam Pilkada)

The Dilemma in Neutralizing the State Civil Apparatus (ASN) and Alternative Solutions

Contact Info

Product

Resources

About