Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan

Abstract

The primary problem in this study is how to law enforcement and the protection of consumer's rights against the certification and labeling of halal products according to UUJPH. The second problem to consider is the factors that causing young enterpreneurs to delay certification and halal product labeling on their products. This is a normative juridical research with a complementary juridical empirical data. The study points out that: first, until now there has been no law enforcement and no collective protection of consumer rights on the certification and labeling of halal products. To complicate matters, there is lack of coordination between ministries and agencies by MORA RI. Second, some of the factors that cause the enterpreneurs to delay halal certification on their products are the facts that: i) UUJPH cannot be implemented operationally because the Government Regulation (PP) has not been issued; ii) BPJPH which is the mandate of UUJPH has not been established; iii) Business actors find it difficult to certify some kinds of their products, such as pharmaceutical products since the raw materials are imported from abroad; iv) There is a reatively poor public awareness of consumers of halal products since they do not prioritize halal factor in selecting and purchasing a product.

Sosialisasi Dan Pelatihan Sertifikasi Produk Halal Pelaku Usaha Kantin IGM Dan Café Kopi Loer Palembang

“…Penelitian Bashir (2020) bertujuan supaya mengetahui apakah halal awareness, logo halal dan sikap berpengaruh pada niat beli konsumen asing terhadap pembelian produk makanan halal di Afrika Selatan. Hasil dalam penelitian menunjukan semua faktor secara signifikan mempengaruhi niat konsumen asing untuk membeli produk makanan halal (Hasan, 2015).…”

Kriminalisasi terhadap Pelanggaran Kewajiban Pelaku Usaha Mencantumkan Keterangan Tidak Halal pada Produk

“…Perlindungan tidak hanya diberikan kepada konsumen, tetapi juga kepada pelaku usaha yang jujur, beriktikad baik, dan bertanggung jawab (Rahmawati, Yuliati, & Santoso, 2020). Hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang sulit untuk dipisahkan dan ditarik batasannya (Hasan, 2015). Disahkannya UU JPH sebagai bentuk tanggung jawab negara khususnya terhadap umat Islam untuk melindungi dan memberikan rasa tenang dan aman dalam mengkonsumsi serta menggunakan produk yang sesuai syariat Islam (Tambunan, 2013).…”

Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jubung Jember

“…Sebagaimana dikutip oleh K.N Sofyan, menurut Soerjono Soekanto upaya penegakan hukum dalam rangka perlondungan konsumen terhadap sertifikasi halal dan labelisasi produk halal haruslah senantiasa selalu diiringi dengan sostem berupa pengendalian sosial, lalu alat yang dipergunakan untuk pengendalian sosial dalam hal penegakan hukum dan perlindungan konsumen terhadap dinamika sertifikasi dan labelisasi produk halal paling utama adalah kepatuhan dari pelaku usaha dan kesadaran konsumen itu sendiri (consumer behaviour) (Hasan, 2015). Oleh sebab itu konsumen dihimbau untuk meneliti dan menilai kembali produk yang akan dikonsumsinya secara detail serta seksama.…”