Penodaan Agama Ditinjau dari Perspektif Teori Konflik: Studi Kasus Pasal Penodaan Agama di Tanjung Balai

Abstract

Artikel ini menganalisis bagaimana pendefinisian penodaan agama oleh masyarakat mayoritas yang terjadi pada kasus pasal penodaan agama yang menjerat Meliana di Tanjung Balai sesuai dengan perspektif Teori Konflik milik Richard Quinney. Beberapa produk hukum di Indonesia masih memberikan kelompok mayoritas kekuatan untuk mengopresi hak-hak minoritas, salah satunya adalah Pasal Penodaan Agama. Padahal, hak atas kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak konstitusional yang sudah diatur dalam UUD 1945. Lalu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur sebagai metode pengumpulan data primernya. Setelah melakukan penelitian, temuan yang dihasilkan adalah tuduhan penodaan agama pada Meliana didefinisikan oleh masyarakat yang menganut agama mayoritas di Tanjung Balai, yaitu umat Islam yang mengalami religious insult. Mereka memiliki kewenangan untuk melaporkan Meliana kepada pihak berwajib karena hukum sudah mengakomodasi pelaporan untuk tindakan tersebut lewat Pasal 156a KUHP. Pasal tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat mayoritas yang memiliki kekuatan untuk memenjarakan Meliana karena maksud dari mengandung sifat permusuhan adalah isi pernyataan yang Meliana sampaikan dinilai oleh penganut agama yang bersangkutan sebagai memusuhi agamanya.

Fenomena Jokes Seksis Mahasiswa Sebagai Bentuk Normalisasi Pelecehan Seksual Secara Verbal

“…Dalam kriminologi terdapat teori-teori yang bisa menjelaskan bagaimana suatu tindak kejahatan/penyimpangan dapat terjadi, salah satunya adalah teori teknik netralisasi yang dipopulerkan oleh Sykes dan Matza (1957). Teknik nertralisasi menerangkan bahwa pelaku dapat menjustifikasi tindakan kejahatannya menggunakan teknik-teknik netralisasi sehingga terjadinya pengabaian moral dan norma-norma yang langgeng di masyarakat (Nurhadiyanto et al, 2018). Jokes seksis merupakan suatu bentuk pelecehan seksual verbal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral.…”

“…Terjadinya The Denial of Responsibility adalah ketika pelaku mengabaikan moral dan norma-norma yang langgeng di masyarakat untuk melakukan dan menjustifikasi tindakan berdasarkan asumsi yang berkembang di masyarakat (Nurhadiyanto et al, 2018). Selain itu, korban juga menganggap bahwa ia merupakan korban dari keadaan akibat lingkungan yang kurang baik.…”