Penyalahgunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga

Abstract

In line with the rapidly growing trade trajectory, increasing and on an increasingly widespread and global scale, where corporate debt problem is getting complicated and requires effective legal regulation. The development of the global economy today requires the rule of bankruptcy law that is able to meet the legal needs of business people in the settlement of their accounts receivable. The monetary turmoil that occurred in mid-July 1997, resulted in a very wide impact on business development in Indonesia. In the face of this kind of thing, it is of course deemed necessary to take remedial measures, especially legal certainty in order to balance the interests of the company or the interest between creditors and debtors who go bankrupt. One of the legal means underlying the settlement of accounts payable is the regulations concerning the procedure of bankruptcy petition in the Commercial Court, as stipulated in Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 1998 on Amendment to the Law on Bankruptcy (Faillissement Verordening), which subsequently stipulated as Law No. 4 of 1998 on Bankruptcy, then underwent changes and improvements to Law of the Republic of Indonesia Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment Obligation (PKPU). However, this law is felt to be less effective and less tested, due to the abuse of circumstances of interest, the factor of rights and power status factors in the current Bankruptcy application in the Commercial Court.

Strategies for Preventing Bankruptcy: Adopting Insolvency Tests from the United States Perspective to Indonesia

“…Singapore's bankruptcy law sets a minimum threshold of $15,000, while the United States has established a minimum of $14,425. Sutan Remy Sjahdeini argues that the introduction of a minimum nominal debt limit is necessary to ensure legal certainty for all stakeholders involved in the debtor's case (Ronald Saija, 2018).…”

Perlindungan Hukum Debitur Dalam Keadaan Kepailitan Pada Perikatan Utang Piutang

“…Mengenai frase "secara sederhana" pada Pasal 8 ayat (4), UUKPKPU memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. [12] Pengaturan keadaan memaksa diatur untuk perjanjian jual beli Pasal 1460 KUHPerdata. [13] Oleh karena itu, pihak-pihak bebas memperjanjikan tanggung jawab itu dalam perjanjian yang mereka buat apabila terjadi keadaan memaksa.…”

Kedudukan Kreditor Separatis Pada Piutang Jaminan Kebendaan Terhadap Proses Pkpu

“…[10] Jaminan atau collateral merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit karena suatu kredit yang dilepas tanpa jaminan akan memiliki risiko yang sangat besar karena jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai perhitungan, maka bank akan mengalami kerugian, dimana dana yang disalurkan berpeluang untuk tidak dapat dikembalikan. [11] Ini berarti kredit tersebut macet tanpa ada aset nasabah yang dapat digunakan untuk menutup kredit yang tidak dibayar. Sebaliknya jika ada jaminan maka, maka bank dapat menarik kembali dana yang disalurkannya dengan memanfaatkan jaminan.…”

“…Ketika hasil penjualan tersebut telah habis untuk membayar utang kreditor lainnya, maka kreditor separatis hanya dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren. [11] Dengan hak yang dimiliki, Kreditor separatis dapat menjual sendiri barang-barang yang menjadi jaminan, seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Dari hasil penjualan tersebut, Kreditor separatis mengambil sebesar piutangnya dan sisanya diserahkan ke Kurator sebagai boedel atau harta pailit.…”