Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Abstract

Children involved in the criminal justice system for law violation should be of special concern by law enforcers. The Penal Institution (Balai Pemasyarakatan) ABSTRAKAnak masuk dalam sistem peradilan pidana karena melakukan pelanggaran hukum harus menjadi perhatian khusus oleh para penegak hukum, tentunya Balai Pemasyarakatan mempunyai peran besar dalam memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam rangka perlindungan hak anak. Posisi anak-anak dalam instrumen HAM nasional dan internasional ditempatkan sebagai kelompok rentan yang harus diberlakukan istimewa, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pemenuhan hak-hak istimewa tersebut. Oleh sebab itu, hal yang perlu di kaji adalah mengenai aspek hak asasi manusia dalam sistem pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuannya adalah untuk mengindentifikasi perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam pembimbingan dan pendampingan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis kualitatif deskriptif melalui data yang dikumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan. Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini dapat dikemukakan belum maksimalnya perlindungan hak anak dalam sistem pembimbingan dan pendampingan oleh BAPAS, yaitu: masih ditemukan keterlambatan pembuatan litmas dan pendampingan oleh BAPAS, sehingga diperlukan penguatan kapasitas lembaga, karena peran BAPAS menjadi sangat penting di dalam perlindungan anak, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyelesaian Ganti Rugi Terhadap Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi

“…Sedangkan secara objektif yang diwujudkan dari pelaksanaan perjanjian mengandung unsur penipuan. Tapi unsur-unsur ini tidak terkandung di dalam perjanjian ganti rugi antara pihak pelaku dan korban (Moeljatno, 2002).…”

Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM)

“…Tapi karena yang mereka upayakan masih bersifat sektoral, tematik, dan tidak terintegratif dalam menerapkan nilai-nilai dasar (prinsip-prinsip) HAM maka hasilnya juga tidak akan bisa maksimal. Selain itu upaya yang dilakukan lembaga pemerintah komisi negara masih belum terkoordinasikan dengan baik, masih jalan sendiri-sendiri maka hasilnya juga tidak akan maksimal (Nugroho, 2017).…”

Mewujudkan Manusia Indonesia Yang Unggul Melalui Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga

“…Berbagai penelitian tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak telah banyak dilakukan. Di antara penelitian tersebut ada yang melakukan kajian perlindungan anak dengan pendekatan dari aspek hak asasi manusia (Laurensius Arliman S, 2016;Nugroho, 2017;Said, 2018), ada juga yang melakukan kajian dari aspek peraturan perundang-undangan (Prameswari, 2017). Beberapa hasil penelitian juga menemukan bahwa peran orang tua sangat signifikan dalam mencegah terjadinya perundungan terhadap anak (Anjelina et al, 2020).…”