Peranan Desa Wongsorejo Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Hak Anak

Abstract

Artikel ini adalah merupakan luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Pendampingan Desa Wongsorejo Dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dilaksanakan pada tahun 2019. Program pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Wongsorejo, Banyuwangi. Desa ini dipilih karena mengingat bahwa masyarakat baru mulai memiliki kesadaran akan pentingnya hak anak. Lebih lanjut, upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dilakukan di desa masih belum terpadu. Padahal di tahun 2016, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah mengeluarkan suatu pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pendampingan kepada masyarakat Desa Wongsorejo dalam pelaksanaan programPerlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) mulai dari tahapan sosialisasi hak-hak anak kepada masyarakat sampai dengan penyusunan model perlindungan anak terpadu dengan melibatkan partisipasi anak dan masyarakat desa. Untuk luaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah publikasi jurnal ilmiah dan media cetak, serta penyusunan model perlindungan anak sesuai dengan aspirasi anak dan masyarakat desa. Hal ini untuk menuju desa ramah anak yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Peran Desa Bedahlawak sebagai Desa Ramah Anak dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak

“…It must also comply with legal and human rights standards, be protected from abuse of censorship, and lead to high-quality, multilingual, and global development of Indonesian children. To ensure that the child's parental responsibilities are upheld, it is important that the child adheres to the best practices of philosophy, etiquette, and law, and considers each newly developed perspective on parental responsibility (Kristianti et al, 2020). Child Protection Law Number 23 of 2002 provides protection for children, including those who have legal relations (ABH), come from minority groups, have experienced economic or sexual exploitation, have been abused, and have suffered civilian casualties.…”