Getting the public to participate in the government’s policy reflects a sense of control in democracy. However, constructing a mechanism of participation in legal provisions could be dilemma. It is important to realize that involving citizen in local government decision making particularly in law-making process has a fundamental difficulties; the essence of participation itself (openness and transparency) and the need to be efficient. This essay formulated an effective mechanism of public participation by juxtaposing steps in the local legislative process with the criteria of efficiency. This discussion is trying to encompass citizen participation from the initiation of a policy until it is enacted as a local legislation. Then in the next step, it will assess the elements that constitute an efficient drafting process. This article will consider such factors that are; financial cost; human resources or effort; wasted time; risk of failure; progress. The hypothesis is that not all of the means of public participation are efficient. The ideal notion of public participation put weighs on Local Authorities. What is needed to be underlined in this discussion is, to maximize the advantage of citizen involvement, it is important to look at the sequence where it should be held and what is the content. Moreover, the process of public participation should reflects principles namely: discovery, education, measurement, persuasion and legitimization.

Act is an essential instrument in the rule of law. As the basic for governmental regulation, the accuracy and legality of its drafting process should be placed as the main concern. This article examines such models of delegated legislation. In severe legislation product, some problems regarding the mistaken in the delegation process was still founded. This article recommends the importancy of limiting substance for each level of regulation to avoid redundancy. Regulation synchronization is needed in order to avoid inefficiency and reach the maximum aim of what the regulations made for.Keywords : Delegation of Regulation, The Impact Delegation of Regulation

Abstract:This

Artikel ini adalah merupakan luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul Pendampingan Desa Wongsorejo Dalam Pelaksanaan Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang dilaksanakan pada tahun 2019. Program pengabdian masyarakat dilaksanakan di Desa Wongsorejo, Banyuwangi. Desa ini dipilih karena mengingat bahwa masyarakat baru mulai memiliki kesadaran akan pentingnya hak anak. Lebih lanjut, upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak yang dilakukan di desa masih belum terpadu. Padahal di tahun 2016, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah mengeluarkan suatu pedoman Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pendampingan kepada masyarakat Desa Wongsorejo dalam pelaksanaan programPerlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) mulai dari tahapan sosialisasi hak-hak anak kepada masyarakat sampai dengan penyusunan model perlindungan anak terpadu dengan melibatkan partisipasi anak dan masyarakat desa. Untuk luaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah publikasi jurnal ilmiah dan media cetak, serta penyusunan model perlindungan anak sesuai dengan aspirasi anak dan masyarakat desa. Hal ini untuk menuju desa ramah anak yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Decentralisation puts weigh in the dynamic of local government. As consequences of decentralization, local governments are entitled to enact local regulation in order to AbstrakDesentralisasi menempati kedudukan tersendiri dalam dinamika lokal pemerintahan daerah. Sebagai konsekuensi desentralisasi, pemerintah daerah berhak untuk memberlakukan peraturan daerah untuk melayani pelayanan publik di setiap hari. Peraturan daerah sebagai produk dari Walikota tentu saja tidak berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari sistem legislatif nasional yang terletak di tingkat yang rendah dari hirarki hukum. Ini harus bekerja secara efektif dan harmonis dengan sistem. Dengan menganalisis sifat desentralisasi dan fungsi legislasi lokal, adalah penting untuk membangun mekanisme peninjauan baik untuk produk legislatif ini. Hasil mekanisme yang berbeda dalam konsekuensi yang berbeda dengan peraturan. Artikel ini telah menganalisis tiga mekanisme pencegahan dan represif, tinjauan eksekutif yang dilakukan oleh Gubernur dan Pemerintah Nasional; judicial review yang dilakukan oleh Pengadilan dan bahkan tinjauan politik yang dilakukan oleh perwakilan lokal yang bertindak sebagai penyeimbang kekuatan untuk lokal eksekutif.