Perancangan Sistem Informasi UMKM dan Kelompok Tani Bunga di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian Penelitian Kepada Masyarakat (PKM) yang bertujuan untuk membuat sistem informasi objek wisata Kota Bunga, sebagai media untuk memperkenalkan UMKM dan kelompok tani desa Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Hal ini dilakukan karena masih minimnya informasi UMKM dan kelompok tani desa Sukaresmi Kabupaten Cianjur, sehingga potensi desa Sukaresmi kabupaten Cianjur kurang dikenal oleh masyarakat diluar kabupaten cianjur. Sukaresmi adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sukaresmi merupakan pemekaran dari Kecamatan Pacet. Kecamatan ini berdiri sekitar awal tahun 1990-an (Wikipedia). Sukaresmi memiliki beberapa potensi yang bisa dipublikasi kepada masyarakat luar kabupaten Cianjur, yaitu memiliki kelompok tani bunga dan UMKM. Namun dalam upaya memperkenalkan usaha UMKM dan kelompok tani bunga pada desa Sukaresmi masih sangat minim, sehingga pemasarannya belum bisa meluas ke seluruh wilayah Indonesia. Maka dari itu akan adalah sistem informasi berbasis website agar para pelaku UMKM dan kelompok tani bunga desa Sukaresmi dapat memasarkan dan memperkenalkan produknya kepada masayarakat umum. Perancangan sistem informasi yang dibuat merupakan perancangan untuk pengembangan teknologi yang bermanfaat bagi mitra peneliti yaitu memudahkan dalam memasarkan dan memperkenalkan produknya secara online.

Permasalahan Hukum terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut UU No 1 Tahun 1974 dengan Hukum Islam (Studi Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur)

“…Kecamatan Pacet adalah salah satu kecamatan dari 32 Kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (Rivanthio & Razak, 2019) Apabila syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi maka perkawinan dikatakan telah tercatat dan akan diterbitkan akta nikah. Apabila suatu perkawinan tidak dicatatkan pada pegawai pencatatan nikah maka perkawinan tersebut tidak sah secara hukum, karena perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara tertulis (Usman, 2017).…”