Perencanaan Partisipasi Lokal: Pengalaman Advokasi Participatory Budgeting LSM Di Yogyakarta

Abstract

Pelaksanaan pembangunan dikatakan berhasil bila mampu menjawab kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi anggota masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang peran serta warga masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran APBD di daerahnya masing-masing melalui advokasi yang dilakukan oleh NGO. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Fakta menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan dapat terwujud salah satunya dengan mengikutsertakan anggota masyarakat sejak awal proses kegiatan, khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan wujudnya bisa berupa kehadiran dalam rapat/musyawarah, pemikiran, dan waktu. Dalam rangka menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat, maka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup dilakukan oleh lembaga-lembaga formal dari unsur eksekutif dan legislatif saja. Kelompok-kelompok masyarakat lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/ NGO) dapat turut berpartisipasi dalam penyusunan anggaran agar lebih dapat dipertanggungjawabkan, atau dengan kata lain lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat.Implementation of the development is successful if it is able to answer the needs and problems faced by members of the community. In this study, the author specifically addresses the participation of citizens in local budget planning and budgeting in their respective regions through advocacy carried out by NGOs. Methods of research used in this research was a qualitative approach, data collection is done by observation, interview and documentation. The evidence suggests that successful development can be realized by involving members of the community since the beginning of the activity, particularly in the preparation of development plans. The form of participation in development planning can be a presence at a meeting / deliberation, thought and time. In order to adapt to the interests of society, the preparation of the Budget Revenue and Expenditure (Budget) is not sufficient for formal institutions of the executive and legislative elements only. Local community groups and Non Governmental Organizations (NGOs / NGOs) should participate in the preparation of the budget to make it more accountable, or in other words more suitable to the interests of the community.

Participatory Budgeting pada Proses Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes)

“…Penjaminan kebutuhan diselesaikan dalam diskusi terbuka dan terjadi secara rutin dan konsisten dengan berfokus pada prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah setempat memfasilitasi ruang diskusi dan memberikan dukungan kepada masyarakat terkait dengan rencana pelaksanaan distribusi keuangan (Salahudin, 2018).…”

The Need for Revitalizing Democratic Politics through Culture-Context Deliberation: A Note on Participatory Development in Indonesia

“…An intervention project to empower level of participation affirms the call to the presence of civil society. Such affirmation was made by Pratiwi (2012) studying participatory planning in Gunung Kidul District and Bantul District in Yogyakarta Special Region. Pratiwi described a success story of intervention activity by voluntary association called REWANG, as follows "the outcome of our intervention project has made a noteworthy achievement and brought with it some lessons: some efforts to improve planning and budgeting mechanism and procedure require that there should be segments of citizens who are active and organized citizens, possessing capacity in terms of sufficient knowledge and skills, and who are keen on choosing sound strategies for educating citizens" (Pratiwi, 2012;35).…”

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Penganggaran Dan Pendapatan Asli Desa

“…Yang membedakan hanya pada tekanan dan tuntutan yang lebih besar dari semua pihak sebagai konsekuensi peningkatan anggaran yang signifikan sebagaimana diatur dalam UU Desa. Desa diharapkan mampu menyusun anggaran, melaksanakan, dan mempertanggun jawabkan secara lebih akuntabel, transparan, dan partisipatif, dalam tujuannya untuk meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat dengan anggaran yang besar (Pratiwi, 2012;Sujito, 2013). Pemerintah Desa diharapkan mampu menciptakan sinergi dengan lembaga desa yang ada (BPD, LPM, Organisasi lokal desa lainnya) yang secara formal menjadi saluran partisipasi masyarakat.…”