Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Pppk) Dalam Konsep Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Institusi Perguruan Tinggi

Abstract

Keberadaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbeda dengan undang-undang kepegawaian sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada adanya pegawai pemerintahan lain selain PNS, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Apabila kita kaitkan dengan bentuk pengangkatan PPPK adalah dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu, maka secara tersirat kedudukan PPPK adalah pegawai pemerintah yang memiliki kekuatan hukum pada perjanjian kerja. Perjanjian kerja bagi PPPK merupakan pengikat hubungan hukum antara pegawai pemerintahan Non-PNS dengan instansi pemerintah yang mempekerjakannya. Perjanjian kerja tersebut berakibat hukum lahirnya hubungan hukum keperdataan. Mengikatnya hubungan hukum keperdataan ditunjukkan melalui kesepakatan kedua pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian berimplikasi terhadap perlindungan hukum hak-hak pekerja. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Mengingat pentingnya hal-hal tersebut diatas, Penulis mengkaji dengan metode yuridis normative tentang pelaksanaan pengangkatan PPPK berdasarkan Undang-Undang ASN dan pengangkatan PPPK yang memberikan perlindungan hukum bagi calon pegawai pemerintah di institusi perguruan tinggi. Analisa permasalahan dikaitkan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dapat menggambarkan tentang pelaksanaan pengangkatan PPPK di institusi perguruan tinggi dapat memberikan perlindungan hukum.

Pemberhentian PNS di Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan yang Terlibat Korupsi Ditinjau dari Segi Keadilan

“…Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan (Ramadhani & Joesoef, 2020).…”

Efektivitas dan Kebermanfaatan Modul Belajar Mandiri Calon Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja)

“…Beberapa hal yang membuat seleksi guru PPPK kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya diantaranya: Pertama, formasi guru sudah tidak lagi terbatas, tetapi semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi, dan semua yang lulus seleksi akan menjadi guru PPPK hingga batas satu juta guru; kedua, ujian seleksi yang tahun sebelumnya hanya diberikan kesempatan satu kali, untuk tahun ini kita mendorong setiap pendaftar diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai tiga kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga dua kali lagi (di tahun yang sama atau berikutnya); ketiga, tahun sebelumnya tidak ada materi persiapan, sedangkan tahun ini Kemendikbud menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftar mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi; keempat, pemerintah daerah pada tahun sebelumnya harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru PPPK; kelima, tahun ini pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru PPPK (Lohida, 2015;Meiza, 2016;Mulyasa, 2013;Ramadhani, 2020).…”

Implementation of Legal Remedies in Resolving Disputes Between Government Employees with Employment Agreements (PPPK) with Local Governments

“…5 of 2014, "PPPK is an Indonesian citizen who meets certain conditions, who is appointed based on an employment agreement for a certain period of time in order to carry out government duties". Several reasons for the government to form a new staffing system in the form of PPPK are: 1) building a more professional and highperformance ASN, 2) sorting functions, namely the government policy management function is carried out by civil servants and the basic public service function is carried out by the PPPK, 3) the government is not charged a budget after employees retire, because PPPK does not get pension money, and 4) more flexible ASN structure so that its existence can adjust with existing needs and developments (Remaja, 2016).…”