Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Terjadinya Perceraian

Wiradharma, Gede Andi; Budiartha, I Nyoman Putu; Sukadana, I Ketut

doi:10.22225/jph.1.2.2341.47-50

Cited by 7 publications

(10 citation statements)

References 4 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Malpractice is the treatment of a wrong disease or injury due to ignorance, carelessness or criminal intentions. The term malpractice in medical law means bad doctor practice [3].…”

Section: Discussionmentioning

confidence: 99%

Medical Malpractice in the Legal View

Sibarani¹

2020

Proceedings of the Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019)

View full text Add to dashboard Cite

This time, malpractice problem of health service start to talk lively by the various society. That matter is seen from many indictment cases of malpractice which submitted by the society about a doctor profession that regarded to have inflicted the patient in conducting a task which are cause the wrong act, feel pain, injury, physical defect, body damage, and death. A law justification of doctor malpractice which is cause the inflicted of patient, so the victim side could be demand for material and immaterial compensation. The law protection of doctor malpractice's victim who is demand to the court, a judges could apply a Res Ipsa Loquitur doctrine, its means that the victim sides does not need to prove the presence of carelessness substances, but they enough to show the truth.

show abstract

“…Malpractice is the treatment of a wrong disease or injury due to ignorance, carelessness or criminal intentions. The term malpractice in medical law means bad doctor practice [3].…”

Section: Discussionmentioning

confidence: 99%

Medical Malpractice in the Legal View

Sibarani¹

2020

Proceedings of the Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2019)

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Keluarga yang diharapkan sebagai rumah yang indah, malah berantakan. Hal ini sebagai akibat tingginya angka perceraian (Hasyimzum, 2021;Wiradharma et al, 2020). Meningkatnya angka perceraian berdasarkan data pada tahun 2012 kasus perceraian di kota malang jumlahnya mencapai 1.791 perkara sedangkan sampai dengan pertengahan tahun 2013 jumlahnya sudah mencapai 1.107 perkara.…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Selanjutnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah nasib buah hati mereka yang bercerai, bisa dibayangkan sekian ribu kasus perceraian berapa jumlah buah hati hasil perkawinan yang menjadi korban perceraian, bagaimana nasib anak-anak mereka selanjutnya (Said, 2018;Wiradharma et al, 2020). Keadaan seperti inilah yang menjadi realitasnya, banyak kemudian akibat perceraian anak-anak menjadi terlantar, tidak terasuh dengan baik yang berakibat menurunya kualitas hidup anak sehinga berdampak pula terhadap tercukupinya hak-hak anak untuk berkembang normal layaknya anak-anak kebanyakan seusianya (Yusyanti, 2020).…”

Section: Pendahuluanunclassified

“…Perlindungan anak adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan (Ayuningsih et al, 2020;Fitri & Agus Wahyudi Riana, 2015). Anak juga harus memperoleh perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar (Suryamizon, 2017;Wiradharma et al, 2020). Adanya perlindungan terhadap anak akan memberikan jaminan kepada anak untuk dapat hidup dengan normal.…”

Section: Pendahuluanunclassified

See 1 more Smart Citation

Tindakan Mantan Suami tidak Membayar Biaya Pemeliharaan (Hadhanah) kepada Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak

Nahuddin

2023

JPPSH

View full text Add to dashboard Cite

Meningkatnya angka perceraian secara tidak langsung berdampak pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tindakan mantan suami yang tidak membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) kepada anaknya dikaji dari prespekti Perlindungan Anak serta Faktor tindakan mantan suami yang tidak membayar biaya pemeliharaan (Hadhanah) kepada anaknya. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pencatatan dalam penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat dan dibaca kemudian dikelompokkan sebelum diinterpretasi. Bahan tersebut dianalisis dengan metode kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa mantan suami yang tidak menjalankan kewajibanya untuk membayar biaya pemeliharaan (Hadhanah) kepada anaknya adalah termasuk tindakan penelantaran yang telah memenuhi unsur pasal 76B dan/atau pasal 76C Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adapun yang menjadi faktornya adalah kondisi mantan suami yang tidak mempunyai uang karena sudah tidak bekerja lagi, mantan suami sudah memiliki keluarga baru sehingga lebih fokus menjalankan kewajiban terhadap keluarga barunya tersebut, sudah enggan berkomunikasi dengan mantan istri bahkan berhubungan lagi dengan keluarga mantan istri serta persoalan mental tanggung jawab mantan suami yang sengaja tidak memberikan nafkah (Hadhanah) kepada anaknya padahal mampu secara finansial.

show abstract

“…Pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana (Sinar Grafika 2005). [13].…”

unclassified

Pertanggungjawaban Hukum Terkait Darah Tercemar Penyakit Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pasien

Budi

2019

View full text Add to dashboard Cite

Darah menjadi objek dalam pelayanan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 86 ayat (1) yang ditegaskan sebagai Pelayan Darah. Darah sesuai fungsinya adalah mengedarkan oksigen dan zat-zat makanan keseluruh tubuh, bahkan darah mampu membawa penyakit dan dapat menular pada orang lain. Masalah muncul ketika darah tercemar penyakit yang dapat menular melalui darah merugikan bagi orang lain sehingga apakah tercemarnya darah yang menimbulkan kerugian tersebut merupakan perbuatan pidana dan siapakah yang bertanggungjawab atas terjadinya kerugian itu. Dalam perkembangannya kemungkinan seseorang terjangkit penyakit dari darah tercemar melalui transfusi sangat kecil, namun kenyataannya tetap ada kasus seseorang terjangkit penyakit melalui tranfusi darah. Adanya akibat pada pasien yang ditimbulkan merupakan kerugian yang termasuk dalam luka berat dalam KUHP maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana sehingga kesalahan yang dilakukan tenaga kesehatan Pelayanan Darah dikualifikasikan sebagai kelalaian. PMI sesuai tugas pokok kepalangmerahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 menjadi pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan darah yang kemudian penanggung jawab mutu Unit Tranfusi Darah yang bertanggung jawab atas darah tercemar penyakit.

show abstract

Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Terjadinya Perceraian

Cited by 7 publications

References 4 publications

Medical Malpractice in the Legal View

Medical Malpractice in the Legal View

Tindakan Mantan Suami tidak Membayar Biaya Pemeliharaan (Hadhanah) kepada Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak

Pertanggungjawaban Hukum Terkait Darah Tercemar Penyakit Yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pasien

Contact Info

Product

Resources

About