Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Afifah, Wiwik; Lessy, Gusrin

doi:10.30996/dih.v10i20.358

Cited by 7 publications

(8 citation statements)

References 0 publications

Supporting

Mentioning

Contrasting

Unclassified

Order By: Relevance

“…Dalam penanganan tindak pidana, proses penyidikan merupakan tahap yang paling krusial dalam arti dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak dikehendaki, sehingga UU membuat pengaturan khusus mengenai penyidikan terhadap anak demi melindungi anak dari proses pidana penyidikan yang keras. Beberapa peraturan yang ditetapkan untuk melindungi anak adalah memperhatikan kondisi kesehatan anak yang akan menjalani penyidikan, adanya pendampingan dari orang tua atau orang lain yang dipercaya anak, hak terhadap bantuan hukum, penyidikan yang harus mengedepankan kekeluargaan, perlunya memperhatikan keluhan anak, serta penyidikan yang harus dilakukan dengan waktu yang paling cepat (Afifah & Lessy, 2014;Pribadi, 2018).…”

Section: Hasil Dan Pembahasan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebaga...unclassified

“…Perlindungan anak dengan pendampingan terhadap anak sangat penting mengingat bahwa sebenarnya anak secara mental belum kuat, dan cenderung mudah untuk mengalami ketakutan, sehingga dinyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendampingan dari orang tua/wali atau orang lain yang dipercaya oleh anak (Afifah & Lessy, 2014).…”

Section: Hasil Dan Pembahasan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebaga...unclassified

See 1 more Smart Citation

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Saragih

Zulyadi

Siregar

2023

JEHSS

View full text Add to dashboard Cite

The purpose of this study was to analyze the legal protection arrangements for child narcotics abusers and their obstacles in the Belawan Harbor Police Legal Area. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the study indicate that the legal protection carried out against children as narcotics abusers in Indonesia based on Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System has been regulated starting from the process of investigation, arrest, detention, prosecution, examination in court and correctional. The Belawan Harbor Police Resort has made efforts to protect children who use narcotics by fulfilling children's rights during the investigation process, as well as seeking to resolve cases through diversion. Various obstacle factors faced by the protection of children who abuse narcotics are deviant behavior from child suspects, pressure on children from narcotics networks, the detention time of children is relatively short, there are restrictions on diversion requirements as non-repetition of criminal acts, and the cost of resolving cases through diversion is relatively large for costs. rehabilitation and consultation costs. It is recommended that the police not use children to uncover narcotics networks. The government needs to consider revising the SPPA Law by removing the diversion restriction as regulated in article 7 paragraph (2). The government needs to consider fully covering the costs of rehabilitating children who use narcotics at a more reasonable cost standard.

show abstract

Section: Hasil Dan Pembahasan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebaga...unclassified

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Saragih

Zulyadi

Siregar

2023

JEHSS

View full text Add to dashboard Cite

show abstract

“…Pada Undang-Undang baru ini, ada hal pengaturan baru yang menjadi terobosan berupa Diversi (proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana) yang diatur secara jelas. Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 6 menyebutkan bahwa diversi diberlakukan dengan tujuan agar anak dapat dipulihkan keadaannya dari situasi menghadapi hukum (restorative justice) [11]. Mekanisme penyelesaian restoratif dari perspektif SPPA, konseptual dan filosofis prioritas diberikan kepada perlindungan dan rehabilitasi pelaku anak.…”

Section: Mekanisme Penyelesaian Restoratif Dalam Sppaunclassified

The Contradiction Of Diversion Become An Option For Handling And Resolving Cases Against Children Who Complete Criminal Actions

Retno Dwi Astuti,

Sitinjak,

Yusabbihu Zafarina Sa`diah

et al. 2023

JGH

View full text Add to dashboard Cite

Diversion is a system of handling outside the formal justice system process due to criminal cases involving child perpetrators who are underage. Settlement through diversion is reserved for children in conflict with the law. This journal writing research method uses normative theory. Therefore, according to Article 108 of Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, the diversion system is used for reasons of distancing and separating underage perpetrators from settlement through the formal justice system so that discrimination does not occur against child offenders. Through prevention efforts in the form of diversion, it does not provide a deterrent effect so that underage criminals underestimate the existence of these diversion efforts. Efforts so that child victims are protected from children who commit acts against the law or perpetrators are maximally not giving diversion to children who return to committing crimes after a judge's decision.

show abstract

“…20 Law does not move in a value-free vacuum, but it is in a particular social order and living humans. 21…”

Section: Mechanism Grant Of Witnesses and Victims' Rights In Protection Of Witnesses And Victims Following The Principles Of Equality Befmentioning

confidence: 99%

Hak Saksi Dan Korban Tindak Pidana Kasus Tertentu Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban Perspektif Equality Before the Law

Satrio

Faisal

2021

cepalo

View full text Add to dashboard Cite

Pemberian hak kepada saksi dan korban tindak pidana pada kasus tertentu dalam perlindungan saksi dan korban yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat menimbulkan problematika tersendiri dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban. Ada beberapa problematika yang ditemukan oleh penulis jika pasal yang tersebut tetap dibelakukan. Problematika yang pertama yaitu pemberian hak kepada saksi dan korban tindak pidana pada kasus tertentu menimbulkan saksi dan korban pada tindak pidana yang lain tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak yang tertera pada Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Problematika kedua, adanya penerapan pemberian hak kepada saksi dan korban tindak pidana pada kasus tertentu menutup kesempatan perkara di luar perkara pidana seperti perkara perdata, perkara TUN untuk mendapatkan hak yang serupa . Problematika yang ketiga adalah konflik norma antara Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Pasal 224 ayat (1) KUHP. Dalam konteks ini penulis menggunakan asas yang relevan sebagai pisau analisis, yaitu asas equality before the law.Penulis berpandangan dengan adanya pemberian hak kepada saksi dan korban tindak pidana pada kasus tertentu dalam perlindungan saksi dan korban justru tidak sesuai dengan asas equality before the law, sehingga penulis mempunyai gagasan sebagai berikut: (1) Redaksi pemberian hak kepada saksi dan korban tindak pidana pada kasus tertentu dalam perlindungan saksi dan korban dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban harus segera diubah, (2) Perlindungan saksi dan korban harusnya tidak hanya untuk perkara pidana saja, tetapi juga harus mencakup semua perkara di luar perkara pidana, (3) Pemenuhan kewajiban dan pemberian hak harus senantiasa dijaga keseimbangannya (4) Pembaharuan perlindungan saksi dan korban harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

show abstract

Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Cited by 7 publications

References 0 publications

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

The Contradiction Of Diversion Become An Option For Handling And Resolving Cases Against Children Who Complete Criminal Actions

Hak Saksi Dan Korban Tindak Pidana Kasus Tertentu Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban Perspektif Equality Before the Law

Contact Info

Product

Resources

About