Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Abstract

Perlindungan terhadap pemegang merek merupakan hal yang penting, terutama dalam kegiatan usaha, Kepastian hukum merupakan dasar pokok yang utama karena menyangkut kestabilan dan reputasi suatu produk barang atau jasa dalam suatu usaha. Kunci kesuksesan bagi para pelaku usaha tergantung reputasi merek yang disandangnya, baik karena hal itu memberikan khasiat atau manfaat bagi orang banyak. Pemerintah Indonesia mengakomodir kegiatan tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memuat tentang hak merek dengan memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para pemegang Merek. Jaminan kepastian hukum sangatlah penting karena mengingat di dunia usaha yang sangat kompetitif dan teknologi yang semakin canggih reputasi dan citra suatu merek merupakan kunci dari keberhasilan suatu bidang usaha, penyalahgunaan atau pemakaian merek secara melawan hukum memberikan konsekuensi tegas bagi para pelanggarnya, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek, dimana mereka dengan peristiwa tersebut, mereka dapat mengajukan gugatan secara pidana mupun perdata terhadap produsen lain yang melanggar hak mereka. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga memberikan panduan bagaimana para pemegang merek untuk mendaftarkan dan sekaligus untuk mendapatkan sertifikat merek sehingga tiap pelaku pemegang merek tidak dilanggar haknya oleh pihak lain. Selain itu negara Indonesia dalam aspeknya menganut sistem terkait tentang hak merek hanya mengakui “first to file” sehingga yang pendaftar pertama kali adalah yang berhak atas kepemilikan suatu merek.

Implementation of Legal Protection of Brand Rights for Micro, Small, and Medium Enterprises (Msmes) According to Law Number 20 Year 2016 Concerning Marks and Geographic Indications

“…This REI is a duplicate of the Dutch Trademark Law which consists of 27 articles. The system adopted in this law is a declarative system, which means that the party who gets the main protection is the first user, not the first registrant [17].…”

Sosialisasi dan Pendampingan Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

“…Persaingan antar produsen yang memiliki bidang usaha atau produk yang dihasilkan hampir sama seringkali menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Banyak merek produk terkenal dipakai dengan sama persis, atau mirip yang terkadang kalau konsumen tidak jeli mereka tidak sadar telah membeli produk yang berbeda (Atmoko, 2019).…”

Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam

“…c. Tidak ada alasan untuk menghapus kesalahan, atau memaafkan atau membenarkannya.Adapun beberapa perbuatan yang merupakan bentuk dari pelanggaran merek(Aditomo, 2020): a. Pelanggaran hakekatnya berupa kesamaan yang menimbulkan kesamaan dan menimbulkan kerancuan tentang sumber afiliasi/koneksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sering terjadi kesamaan nama atau merek yang dapat membuat konsumen bingung akan asal produk sehingga menyulitkan konsumen untuk membeli produk yang sudah terbukti kualitasnya baik dari produk yang tidak membedakan, di yang lain.…”