Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Abstract

Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan perlindungan konstitusional terhadap kesatuan masyarakat hukum adat. Namun, perlindungan kontitusional KMHA belum mewujudkan keadilan bagi KMHA itu sendiri. Penelitian ini menggunaan pendekatan sosio-legal, dalam rangka menjawab masalah yang diteliti. Faktor-faktor penyebab belum terwujudknya keadilan bagi KMHA Sedulur Sikep adalah: (1) Belum adanya Undang-Undang khusus tentang KMHA serta keragaman Istilah yang dipakai untuk menyebutkan KMHA, (2) Ego sektoral para pihak, (3) Pengakuan keberadaan KMHA Sedulur Sikep Pati belum dituangkan didalam Perda. Ketiga alasan tersebut berdampak pada konflik yang sering terjadi antara pemerintah dengan KMHA Sedulur Sikep. Constitutional Protection of Indigenous Community in Achieving Social Justice Article 18B paragraph (2) of the Indonesia Constitution 1945 mandates the constitutional protection towards indigenous communities. However, the protection still cannot bring justice for the community. This research uses a socio-legal approach in order to answer research questions. The factors of why Sedulur Sikep Community has not get justice are: (1) There is no any specified law regarding indigenous community and various terminology used to refer to the indigenous community groups; (2) The sectoral ego of the involved parties (3) The recognition of Sedulur Sikep Community has not been embodied into Regional Regulations. Those three factors result the conflicts oftenly happens between the regional government and the Sedulur Sikep Community, which depict a clear gap between them.

Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan HAM Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

“…Pada penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan juga menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach) 5 . Penelitian ini menggunakan penelian pustaka denngan mendapatkan data sekunder berupa buku literatur, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait dengan objek penelitian yaitu perihal pembangunan infrastruktur, hak asasi manusia, dan masyarakat hukum adat 6 .…”

“…(2015). "Prinsip Free Prior Informed Consent Terhadap Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Adat Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional", Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (3): 1-16, h. 35 Marzuki, P. M.(2005). Penelitian Hukum, Jakarta: Media Group, h. 206 Ibid.…”

Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Adat di Desa Serangan Denpasar Selatan

“…Syarat yang ditentukan sebagai badan hukum sudah dipenuhi bahkan lebih oleh desa adat (Rosyada, Warassih, & Herawati, 2018). Adanya kelebihan dan kekhususan yang dimiliki desa adat membuatnya sangatlah tidak mungkin untuk bubar.…”

PKM Pelatihan Kelompok Anak Cinta Lingkungan Kabupaten Ende Dalam Pegelolaan Limbah Organik Dan Anorganik Berbasis 3r Untuk Mengeskalasi Nilai Ekonomis Barang Sebagai Bekal Wirausaha Mandiri

“…Kondisi ini memerlukan pemahaman tentang kondisi social budaya masyarakat mitra. Peraturan, norma dan hukum harus dapat dipahami sehingga tim PKM Universitas flores dapat berinteraksi dengan baik (Rosyada A, Warrasih E, & Herawati R, 2018) [7].…”