PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN PANGAN WILAYAH (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Abstract

The need for non-agricultural land tended to increased. This encouraged the conversion of agricultural lands and if it was not regulated, it may threatened food resilience. The Government had established LawSecara nasional, setiap tahun diperkirakan 80 ribu hektar areal pertanian hilang, berubah fungsi ke sektor lain atau setara 220 hektar setiap harinya (Anonim, 2013). Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) lahan pertanian seluas 200 hektar setiap tahunnya beralih fungsi menjadi permukiman. Hal ini berdampak pada menurunnya produksi tanaman pangan, khususnya padi. Berdasarkan perhitungan, setiap satu hektar lahan yang ditanami padi rata-rata mampu memproduksi 10 ton gabah per tahun. Apabila alih fungsi lahan per tahunnya mencapai 200 hektar, berarti produksi gabah yang hilang mencapai 2.000 ton, sementara target produksi setiap tahun selalu mengalami peningkatan (Anonim, 2011).Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mengimplementasikan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2009, Pemerintah Provinsi DIY telah menetapkan Peraturan ABSTRAKKebutuhan lahan non pertanian cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan apabila tidak dikendalikan dapat mengancam ketahanan pangan. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifi kasi dan menganalisis perencanaan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, kendala yang dihadapi serta strategi pemecahannya guna mewujudkan ketahanan pangan wilayah di Kabupaten Bantul.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Kabupaten Bantul dipilih menjadi lokasi penelitian karena mengalami aktivitas alih fungsi lahan yang tinggi dan belum menetapkan regulasi untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Informan dalam penelitian ini diambil melalui teknik purposive sampling yang merupakan penyusun perencanaan sekaligus pelaksana kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bantul serta petani. Variabel penelitian difokuskan pada aspek alih fungsi lahan, kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan ketahanan pangan wilayah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Kabupaten Bantul belum serius dalam mempersiapkan regulasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sejauh ini telah dilakukan beberapa studi sebagai dasar penyusunan regulasi. Kendala utama terletak pada kebijakan penataan ruang yang telah disusun sebelumnya, pelanggaran hukum regulasi penataan ruang wilayah, alokasi anggaran perencanaan regulasi, interest groups, kesediaan petani dan ketersediaan lahan pertanian. Untuk memperkokoh ketahanan pangan wilayah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan penataan ruang, penegakkan hukum regul...

Implementasi Program Aksi Ketahanan Pangan Di Kabupaten Indragiri Hilir

“…Kebijakan publik yang pertama mengungkapkan makna dari gagasan kebijakan publik dan menjelaskan perkembangannya, baik teori maupun praktik. Hal ini penting mengingat fakta kebijakan publik di kawasan Anglo Saxon dan tempat lainnya telah mengalami perubahan (termasuk di Indonesia) yang cukup berarti dan kajiannya kompleks [17], [18]. [17], [18] 6.…”

Dampak pembangunan Jalan Balige bypass terhadap alih fungsi lahan Kabupaten Toba

“…Hasil kajian beberapa peneliti menunjukkan pembangunan infrastruktur maupun kebutuhan masyarakat akan pemukiman seringkali harus mengorbankan lahan sawah yang berujung pada penurunan luas lahan pertanian (Tantja et al, 2021;Utami, Nurcahyanto, et al, 2021). Perubahan penggunaan tanah dari pertanian menjadi non pertanian yang terus terjadi tentu akan memberikan ancaman ketahanan pangan maupun krisis pangan (Janti et al, 2016;Kaputra, 2015). Ancaman ini selanjutnya melahirkan berbagai strategi untuk mengupayakan keberlanjutan keamanan pangan sebagai program prioritas di beberapa negara (Muryono & Utami, 2020;Rudel & Meyfroidt, 2014).…”

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

“…Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa Penyalah gunaan lahan sawah akan membawa dampak yang serius terhadap ketahanan pangan bangsa karena hampir semua penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok (Widayati, 2015). Tujuan Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian sehingga menghindari kepunahan kawasan hujau (Janti et al, 2016). Menurut Akadir et al, (2019) tugas dan tanggung jawab yuridis Pemerintah dalam perlindungan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada masyarakat masih belum terlaksana dengan baik sesuai yang diharapkan masyarakat.…”